PRAYA – Pemkab Lombok Tengah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait seperti MGPA, ITDC, dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Lombok Tengah. Hal ini untuk mendukung keberlangsungan event MOTUL FILM World Superbike (WSBK) Indonesian Round yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, pada 11-13 November mendatang.
Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menegaskan, jumlah tiket WSBK yang terjual masih minim atau di bawah 30 persen. Sementara, pelaksanaan WSBK dimulai 11 November 2022 mendatang. Mengingat target penjualan 45 ribu tiket belum terpenuhi, penyelenggara kemudian menurunkan harga tiket sebesar 50 persen.
Meski demikian diskon besar besaran itu belum berdampak signifikan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada ASN untuk membeli tiket WSBK. “Ini hanya imbauan kepada ASN untuk membeli tiket, tidak ada paksaan,” ungkap H Lalu Pathul Bahri saat ditemui usai mengikuti rakor di kantor bupati Lombok Tengah, Rabu (19/10).
Kata Pathul, kesiapan pemda terhadap penyelenggaraan event tersebut, mulai dari rekayasa arus dan juga penyiapan lokasi dan lapak UMKM. Menurutnya rapat kali ini merupakan rapat lanjutan dari rapat yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Mataram beberapa waktu lalu secara daring yang dihadiri oleh Dirlantas Polda NTB, Direktur Samapta Polda NTB, Karo Ops Polda NTB Kadis PUPR NTB, Kadishub NTB, Kadispar NTB, Kadispar Lombok Tengah, GM AP 1 Lombok, Direktur Utama MGPA, Komandan Lapangan WSBK, serta perwakilan dari Kemenparekraf dan Kemenhub. “Dalam pertemuan itu, ada beberapa butir pembahasan yang disepakati diantaranya dari Pemprov NTB menyelenggarakan Lombok-Sumbawa Fair sebagai rangkaian side event WSBK. Rangkaian kegiatan meliputi karnaval tarian tradisional yang berada di area Beach Park pada 10 November mendatang,” terangnya.
Di satu sisi, ada juga kegiatan promosi di area sirkuit (traditional colossal dance, kuliner nusantara, e-sport competition,dan sebagainya) pada 11-14 November. Pelaksanaan karnaval akan diikuti oleh Dispar NTB, Dispar Lombok Tengah, KNPI, ITDC, dan Pemda dari 10 kabupaten atau kota. Selanjutnya MGPA telah menyampaikan surat permohonan izin kegiatan main dan side event WSBK kepada Polda NTB. “Selanjutnya, diperlukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan seluruh side event antara MGPA, Pemprov NTB, dan Pemkab Lombok Tengah,” terangnya.
Seluruh penanggung jawab event harus berkomitmen untuk memastikan ketepatan waktu berakhirnya acara sesuai dengan yang tercantum pada surat permohonan tersebut. Selama WSBK berlangsung akan dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang disusun oleh Polda NTB. MRLL dibagi ke dalam tiga zona seperti luar kawasan Mandaiika dan dalam kawasan mandalika. “Termasuk melakukan pengawasan di lima koridor pintu masuk yang dimaksud adalah pintu 1 BIL, pintu 2 Pelabuhan Lembar, pintu 3 dari Pelabuhan Gili Mas, pintu 4 dari Pelabuhan Bangsal dan pintu 5 dari Pelabuhan Kayangan. Namun, jumlah koridor pintu masuk yang dipakai pada MRLL dan moda transportasi umum yang disediakan akan disesuaikan dengan total penjualan tiket penonton,” terangnya.
Di satu sisi, Dishub NTB menyediakan sarana transportasi pada tiga koridor yaitu eks Bandara Selaparang, Pelabuhan Lembar, dan BIL. Bus shuttle disediakan di dalam kawasan untuk pengunjung yang memarkir kendaraan di radius 2 dan 3 kilo meter. Polda NTB memerlukan daftar pejabat dan tamu VIP yang membutuhkan pengawalan dan akan melakukan pembatasan waktu loading UMKM ke area sirkuit. “Sementara itu, Dishub akan mengeluarkan surat edaran agar kendaraan berat tidak keluar di jam padat penonton,” terangnya.
Serupa dengan metode akses masuk MotoGP, akses masuk penonton WSBK tahun ini juga akan menggunakan gelang. Metode penukaran tiket masih dalam koordinasi internal Xplorin, tetapi Xplore Memastikan sistem penukaran dan penjualan tiket sudah terintegrasi lintas vendor. Sehingga penumpukan penonton di lokasi penukaran tiket dapat diminimalisasi. “Selanjutnya per 17 Oktober, area di luar kawasan sirkuit akan disterilkan dari pedagang secara permanen. Terkait hal ini, Pemda Lombok Tengah sudah berkoordinasi dengan para pedagang,” tegasnya. (met)
