GIRI MENANG – Pilkada Lobar mendatang dipastikan tidak akan diikuti oleh petahana. Bupati saat ini, H. Fauzan Khalid, tidak bisa mencalonkan diri lagi karena terhitung sudah dua periode. Ini akan membuka peluang munculnya figur-figur baru yang akan meramaikan kontestasi.
Suhaimi Syamsuri, pembina LPKM Rinjani, menilai Pilkada Lobar mendatang akan berlangsung seru karena semua calon memiliki peluang yang sama untuk menang.”Tidak ada calon bupati petahana akan memunculkan figur baru dalam Pilkada Lobar nanti,” ungkap mantan Ketua KPU Lobar ini saat diwawancarai kemarin.
Namun ia tidak menutup kemungkinan Wakil Bupati Lombok Barat yang sekarang, Hj. Sumiatun, akan maju. Jika itu benar, maka ini akan membuat atmosfir Pilkada akan berbeda.”Meskipun sekarang sebagai wakil bupati, ketika maju sebagai calon bupati, beliau itu tetap calon petahana,” tegasnya.
Suhaimi melihat dalam setiap gelaran pemilihan, semua figur yang berasal dari berbagai kalangan memiliki potensi untuk maju. Misalnya, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat, maupun kalangan pengusaha. Namun yang akan mendominasi masih dari kalangan politisi “asli”.”Yang paling berpotensi dan mendominasi adalah dari unsur politisi,” katanya.
Politisi tersebut bisa berasal dari politisi yang sekarang sedang memegang kekuasaan di kursi parlemen di DPRD Lobar, atau bisa juga politisi yang tidak sedang memegang jabatan sebagai parlemen. Beberapa nama yang santer dibicarakan diantaranya, Hj. Nurhidayah yang sekarang sebagai Ketua DPRD Lobar. Lalu ada Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua DPRD Lobar yang juga Ketua PKS Lombok Barat, Indra Jaya Usman (anggota DPRD Lobar yang juga Ketua Partai Demokrat Lobar), TGH. Mahalli Fikri (anggota DPRD Provinsi NTB, dan Nauvar F. Farinduan (anggota DPRD Provinsi NTB). Figur lain adalah Lalu Muhammad Ismail, anggota DPRD Provinsi NTB.” Nama-nama yang disebutkan ini adalah politisi yang boleh jadi memiliki kans politik di Pilkada Lobar mendatang,” tegasnya.
Apalagi mereka semua itu adalah tokoh politik yang memang sekarang ini sedang duduk di kursi parlemen. Dan dari segi kewilayahan juga, mereka hampir mewakili sebagai besar daerah pemilihan. Mulai dari Kecamatan Narmada, Gunungari, Kediri, Gerung dan Sekotong.
Namun lebih spesifik, untuk geopolitik di Kabupaten Lombok Barat, perwakilan wilayah utara-selatan tidak terlalu berpengaruh, sepanjang figur tokoh yang diusulkan memiliki nilai jual di masyarakat.”Sekali lagi, politik itu ditentukan oleh seberapa besar nilai jual tokoh yang diusung oleh partai politik,” ungkapnya.
Sekalipun tidak mewakili, unsur wilayah politik selatan-utara, barat dan timur, atau wilayah tengah Kabupaten Lombok Barat, sepanjang tokoh itu memiliki kapasitas dan layak jual di tengah masyarakat, masyarakat akan lebih cerdas untuk memilih para calon.
Dikatakan Suhaimi, historis kepemimpinan di Kabupaten Lombok Barat, cenderung berasal dari politisi. Namun tidak menutup kemungkinan pada Pilkada mendatang akan muncul para calon yang berasal dari kalangan birokrasi, baik yang masih aktif ataupun pensiun.” Kalau birokrat yang masih aktif, semasa menjabat, bisa mencuri ruang untuk tebar pesona,” katanya.
Tetapi persentase kalangan birokrat yang berani meninggalkan jabatannya untuk maju sebagai kandidat kepala daerah masih kecil.”Bahkan orang yang tidak punya keinginan sejak awal untuk maju, namun karena arus politik mengarah kepada orang tertentu, besar kemungkinan dia akan tertarik untuk maju,” tambahnya.
Dari pengalaman sebagai ketua KPU, berdasarkan RUU Pemilu yang saat ini dibahas di pusat, Suhaimi menilai kecil kemungkinan Pilkada akan dimajukan ke tahun 2022. “ Saya melihat kecil kemungkinan akan maju, karena ini akan bisa mengubah rencana pelaksanaan Pemilu serentak 2024,” tutup Suhaimi.(ami)
