MATARAM – Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram mengklaim partisipasi jumlah pemilih meningkat di ibu kota Provinsi NTB itu. Peningkatan partisipasi ini diklaim jika dibandingkan dengan jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018.
Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa mengungkapkan, ada sekitar 103.916 orang warga Kota Mataram yang tidak menggunakan hal pilihnya. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Mataram sebanyak 302.173 orang. ‘’Jumlah suara yang masuk ke Desk Pilkada Kota Mataram mencapai 198.257 atau 65,61 persen,’’ ungkap Nyoman.
Meski angka golput yang terbilang tinggi, Nyoman mengaku, angka golput di pilkada Kota Mataram lebih rendah dari pilgub dua tahun lalu. Tingkat partisipasi warga Mataram diklaim meningkat tahun ini. ‘’Kalau di pilgub sebelumnya kalau gak salah partisipasi masyarakat itu sekitar 63 persen,’’ katanya.
Dengan jumlah golput 103.916 orang di Mataram, menurutnya rentan meningkat. Karena jumlah DPT yang bertambah banyak. ‘’Tapi persentase pemilihannya yang harus dilihat. Jangan dilihat golputnya dulu. Ini persentase pemilih kita yang meningkat,’’ imbuhnya.
Dengan hasil ini, target jumlah pemilih di Kota Mataram tidak tercapai. Karena target pemilih di Kota Mataram di atas 70 persen. Nyoman menyampaikan, memang target harus rencakan secara maksimal. ‘’Kalau target kan sah-sah saja tinggi. Tapi kan harus kita lihat juga realitas di lapangan,’’ terangnya.
Merujuk pada kondisi di lapangan saat ini, banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya angka golput di Mataram. Salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. ‘’Menurut hemat kita dengan situasi pandemi. Partisipasi masyarakat sudah luar biasa dan sangat tinggi. Belum lagi dengan kondisi cuaca kemarin yang disertai angin kencang. Saya bisa mengatakan partisipasi masyarakat luar biasa dim asa pandemi,’’ jelasnya.
Untuk perolehan suara, tidak akan berubah secara signifikan. Dengan kata lain, perolehan suara pilkada Kota Mataram sesuai dengan data yang diperoleh per TPS. ‘’Sepertinya tidak akan berubah banyak. Karena kan ini sudah 65 persen lebih,’’ ungkapnya.
Meski demikian hasil resmi bukan oleh Desk Pilkada Kota Mataram melainkan dari KPU Kota Mataram. ‘’Sekali lagi perhitungan desk pilkada Pemkot Mataram bukan hasil resmi. ‘’Nanti kita tunggu hasilnya dari KPU,’’ katanya.
Ketua KPU Kota Mataram, M Husni Abidin mengklaim, angka partisipasi pemilih di Kota Mataram cukup tinggi. Dari hasil perhitungan KPU setempat, partisipasi pemilih mencapai 72 persen di atas pileg 2019 lalu. Angka ini cukup memuaskan di masa pandemi dan cuaca ekstrem belakangan ini. ‘’Angka 72 persen sudah cukup memuaskan, karena dilihat dari kondisi saat ini. Kalau mau lihat secara keseluruhan rumus menghitung partisipasi pemilih dilihat dari jumlah surat suara sah, suara tidak sah, serta rusak dicoblos. Itu baru riil jumlah pratisipasi,’’ terang Husni kepada Radar Lombok.
Sosialiasi yang tengah digencarkan selama ini, membuahkan hasil. Masyarakat telah menyalurkan hak suaranya pada 9 Desember lalu. Dari semua TPS angka naik, termasuk beberapa kampung padat penduduk. ‘’Kita lihat dari kompleks perumahan, seperti BTN sampai perkampungan di Kota Mataram angka pemilihnya sangat baik. Dari jumlah DPT masing-masing TPS hampir 80 persen memilih,’’ jelasnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi Covid-19 sangat berat. Apalagi dengan kondisi cuaca saat hari pemilihan, sehingga masyarakan ada yang tidak ke TPS. Tetapi dengan hasil 72 persen, sudah di atas partisipasi pemilih pada pileg 2019 lalu.
Terpisah, pengamat politik UIN Mataram, Agus MSi mengatakan, untuk partisipasi pemilih di Kota Mataram masih normal, tidak seperti daerah lain. Karena kondisi di Kota Mataram yang masih di tengah pandemi Covid-19. ‘’Kalau dilihat dari angka partisipasi sekarang, masih normal saja dan cukup bagus, terutama yang golongan milenial,’’ katanya.
Hal itu tetunya harus tetap didorong. Karena demokrasi tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk terus menentukan masa depan daerah lima tahun kedepan. ‘’Penyelenggaran harus tetap gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat,’’ jelasnya.
Dengan kondisi Covid-19, beberapa cara sudah dilakukan para penyelenggara termasuk paslon. Seperti media sosial yang digunakan dalam mensosialisasikan diri untuk menarik perhatian masyarakat saat memilih 9 Desember lalu. ‘’Demokrasi itu jelas lahir dari rakyat, setiap pemilu akan terlihat angka pemilihnya,’’ pungkasnya. (gal/dir)
