MATARAM—Fraksi PDIP DPRD Provinsi NTB, tentap berkukuh pada prinsipnya untuk tidak ikut dalam pembahasan terhadap nota keuangan dan RAPBD NTB Tahun Anggaran (TA) 2020. Seperti ditunjukkan pada jadwal sidang paripurna ke tiga, Senin (26/8/2019), dengan agenda jawaban Gubernur NTB (eksekutif) atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap nota keuangan dan RAPBD NTB TA 2020.
Fraksi PDIP lebih memilih abstain, sebagai bentuk sikap konsisten untuk tidak ikut menyampaikan pandangan umumnya, dengan berbagai pertimbangan. Sikap itu berbeda dengan Fraksi PKB, yang meskipun abstain dan lebih memilih menghadiri kegiatan Muktamar Partai di Bali. Namun mereka tetap menyampaikan pandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Provinsi NTB.
Dalam sidang paripurna ke tiga kali ini, seperti disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi, pihaknya masih tetap pada sikap awal untuk tidak menghadiri sidang dewan yang terhormat itu. Tetapi pihaknya akan tetap memantau dari luar sidang, terkait dengan jawaban yang akan disampaikan oleh pihak eksekutif.
“Ya dong, masak kita mau hadir. Kan kemarin sudah kita tegaskan Fraksi PDIP tidak ikut dalam pembahasan RAPBD 2020. Sikap kita tetap konsisten seperti kemarin (paripurna ke dua, red),” tegas Ruslan, panggilan akrab politisi senior PDIP yang sudah lima priode terpilih menjadi wakil rakyat ini.
Ruslan kembali menegaskan, kalau dalam tahap pengajuan RAPBD NTB TA 2020 itu sejak awal sudah amburadul. Karena menurutnya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.
Kedua kata Ruslan, terkait dengan persoalan ketidaksingronan antara dokumen KUA PPAS RABPD, hingga adanya dugaan kejanggalan yang ditemukan dalam pembahasan. Terutama penyusunan RAPBD 2020 yang tidak sejalan dengan RPJMD yang telah disusun. “Apalagi banyak program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Dan program unggulan yang diprioritaskan belum jelas peruntukannya, serta banyak program dadakan,” ketusnya.
Tidak hanya itu, masih banyak persoalan lagi yang dianggap belum sesuai menurut pandangan dari Fraksi PDIP. “Jadi percuma kita ikut paripurna. Toh juga postur anggaran tetap segitu-gitu aja. Kita tidak mau dijadikan sebagai tukang stempel, mengikuti sesuai kemauan dari eksekutif. Sementara kepentingan rakyat masih diabaikan,” tandasnya. (sal)
