MATARAM — Persoalan pendidikan di Kota Mataram tidak kunjung tuntas. Salah satunya terkait kekurangan guru di masing-masing sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai SMP. Terkait itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram HL Fatwir Uzali mengatakan, persoalan kekurangan guru itu sudah masuk dalam analisa kebutuhan guru di masing-masing sekolah.
“Beberapa persoalan ditemukan di sekolah, seperti tenaga guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih kurang, dan lebih banyak yang guru honorer,” katanya kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (12/3).
BACA JUGA: Siswa Bolos Dihukum Lari Keliling Pendopo
Untuk penyebaran guru akan menjadi program utama tahun ini. Tentunya kompetensi akan menjadi standar penempatan. Pertama dilakukan pemetaan terlebih dahulu. “Seperti contoh pemindahan kepala sekolah (Kasek), ketika jam terbang sudah bagus, kita coba pindah ke sekolah kecil,” jelasnya seraya menyampaikan, dari perhitungan Dinas Pendidikan, 6 kecamatan di Kota Mataram jumlah SD sebanyak 148, dan semua kekurangan ASN. Belum lagi tingkat SMP yang sudah banyak memasuki usia pensiun.
Sementara Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi juga menyayakan kekurangan guru saat ini. Padahal Kota Mataram adalah salah satu Ibu Kota Pendidikan. Karena itu pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan, serta menuntaskan masalah dan kondisi sekolah.
“Seperti tenaga kependidikan yang kurang, maupun sarana dan prasarana yang tidak memadai, antara sekolah yang satu dan sekolah lainya. Ada sekolah yang jumlah siswanya banyak, ada yang sekolah sedikit,” ucapnya.
BACA JUGA: NTB Launching Aplikasi SIM SPAB Pendidikan Kebencanaan
Selain itu, terkait dengan kwalitas tentunya harus diperhatikan selama ini. Ketersedian tenaga guru sangat berpengaruh pada prestasi siswa di Kota Mataram. Selama ini, Kota mataram menjadi salah satu jantung pendidikan. Namun sangat disayangkan, banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan sarana maupun kekurangan guru yang terus terjadi setiap tahun.
Politisi senior Golkar ini menyampaikan, dari hasil pertemuan dengan beberapa sekolah, mereka masih mengeluhkan kekurangan guru ASN. Sementara menempatkan guru honorer sangat terbatas, karena sistem penggajian melalui dana BOS. “Kalau sudah ada komandan baru, kita harapkan ada perubahan, terutama terkait dengan persoalan tenaga kependidikan yang harus segera dituntaskan. Jangan menunggu lama,” pungkasnya. (dir)
