TANJUNG – Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lepas tangan terhadap penataan kawasan tiga gili (Trawangan, Meno dan Air). Padahal, kawasan tiga gili termasuk kawasan strategis provinsi.
Salah satu yang menjadi tolak ukur Sarif, yaitu penertiban bangunan sempadan pantai di Gili Meno dan Gili Air yang sedang berlangsung. “Saya kira provinsi acuh seolah-olah melepas tangan dari penataan kawasan wisata strategis provinsi ini. Terbukti, beberapa persoalan seperti dermaga dan roi pantai,” tegas Sarif, kemarin.
Keterlibatan pemprov minimal menurunkan Anggota Sat Pol PP NTB dalam pengawalan penertiban dua gili yang berlangsung 24 April-1 Mei 2018.
Diharapkan pemprov dan pemerintah pusat bisa ikut berpartisipasi dalam penataan Gili Meno dan Gili Air nantinya. Karena kawasan tiga gili ini masuk sebagai kawasan strategis provinsi dan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. “Saya katakan provinsi ini lemah dalam mengambil bagian,” tandasnya.
