MATARAM – Ketua Panitia Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2017, Robikin Emhas menyatakan bahwa NU secara kelembagaan tidak akan mengurusi politik praktis di pilkada serentak 2017.
Hal itu ditegaskan Robikin Emhas saat jumpa pers di Media Center Sekretariat Munas dan Konbes NU Kamis kemarin (23/11). Robikin menjelaskan, pihaknya memandang, tidak pantas jika NU mengurusi pilkada sebagai bagian dari penerapan politik praktis. “Urusan politik praktis itu bukan urusan NU,” ujarnya saat dimintai tanggapannya soal sikap NU terkait tampilnya sejumlah kader NU di Pilkada NTB.
Menurutnya, NU secara kelembagaan akan lebih fokus mengurusi aspek-aspek yang menyangkut perbaikan di ranah kebangsaan, perdamaian hingga ekonomi umat. Kalaupun ada kader NU yang tampil di pilkada dan ingin menjaring suara kalangan Nahdliyyin, Robikin menegaskan hal itu menjadi wilayah personal dari masing-masing pihak. Sebab, bagaimanapun juga, sebagai warga negara mereka memang memiliki hak politik. “Kita serahkan (kepada sikap) mereka secara pribadi,” tegasnya sembari menambahkan bahwa persoalan ini juga nantinya akan diserahkan pada sikap para kiai NU.
Robikin juga menambahkan saat ini NU telah mendorong agar warganya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang telah menjadi medan baru dalam syiar Islam. Ia meniai, saat ini, “perang” yang terjadi adalah perang media, yang berbasiskan teknologi digital. Karenanya, penguasaan aspek yang satu ini dipandang cukup urgen. “Kita kembangkan sarana teknologi modern sebagai sarana dakwah. Intinya NU siap menyambut era digital,” ujarnya.
Agenda Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 ini merupakan agenda yang digelar PBNU setiap dua tahun sekali. Dua agenda ini menempati posisi strategis karena menjadi mekanisme perumusan kebijakan tertinggi kedua setelah muktamar NU.
Munas Alim Ulama akan membahas beragam isu keagamaan yang tengah mewarnai kehidupan umat dan bangsa.
Munas Alim Ulama akan terangkai dalam sejumlah agenda, yaitu pembahasan masalah keislaman (bahtsul masail ad-diniyyah), meliputi masalah-masalah aktual (al-waqi’iyyah), tematik (al-maudhuiyyah) dan perundang-undangan (al-qanuniyyah).
Sementara itu, materi Konbes NU akan membahas hal-hal yang menyangkut keorganisasian. Materi pertama Konbes NU akan fokus membicarakan program-program NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan faham ahlussunnah wal Jama’ah. Materi kedua lebih berfokus pada pembahasan PO (Peraturan Organisasi) yang penyebutan resminya diistilahkan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama. ” Sedangkan materi ketiga adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya.
Momentum Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 ini, NU diharapkan bisa menjawab keresahan dahdliyin dengan kembali pada khittahnya. Keinginan agar NU kembali pada khittahnya, disuarakan oleh Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN). “Kami ingin NU tetap menjadi penjaga dan pelindung, caranya hanya dengan kembali pada khittah,” ujar Ketua Umum PPKN, Mahfud M Nor kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (23/11).
Menurut Mahfud, sebagai nahdliyin dirinya sengaja datang ke NTB. Selain mengikuti proses pembukaan, juga membawa sejumlah aspirasi warga NU. Namun agenda yang dibahas dalam Munas dan Konbes, belum mengakomodir aspirasi dan keresahan yang berkembang di kalangan nahdliyin.
Melalui Munas kali ini, seharusnya menjadi momentum yang sangat penting. Namun faktanya, materi pembahasam kurang korektif, terutama menyangkut implementasi khitthah 26 NU. “Padahal, ini penyakit serius dan sangat menentukan masa depan Nahdlatul Ulama,” ucapnya.
Beberapa hal yang perlu disikapi oleh NU saat ini, diantaranya sikap PBNU menyikapi kondisi Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Mengingat, hal itu telah membuat jajaran Syuriyah terbelah. NU yang seharusnya menjaga independensi terkesan malah mendukung salah satu calon pilkada.
Selain itu, NU juga harus menyikapi munculnya bahtsulmasail yang digelar kiai-kiai NU terkait Pidato Presiden RI ke-5 Megawati Soekano Putri. “Juga bagaimana dengan bahtsulmasail ulama muda GP Ansor soal memilih pemimpin ?. Terbaru, bagaimana sikap PBNU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal aliran kepercayaan?. Ini semua tidak ada dalam agenda pembahasan masalah,” sesalnya.
Berbagai fenomena tersebut telah membuat nahdliyin resah karena bersentuhan langsung dengan warga NU. “Kami yang ada di bawah merasakan, menyaksikan sendiri, betapa benturan warga NU terkait politik dengan pengurus NU semakin hari tidak semakin kecil, bahkan semakin hebat. Mestinya Munas dan Konbes melakukan koreksi soal itu,” harapnya.
Solusi untuk semua masalah tersebut, sudah seharusnya NU kembali pada khittah. Dikatakan, khitthahnahdliyah tidak bisa ditawar lagi karena merupakan harga mati. “Demi ukhuwah nahdliyah dan ukhuwah wathoniyah, penyimpangan terhadap khitthah berarti pengkhianatan kepada NU,” ujarnya.
Disampaikan juga, khitthahnahdliyah yang diputuskan oleh muktamar adalah sebuah langkah yang amat strategis. “Agar NU tetap bisa berkhidmat baik dalam characterbuilding maupun nationbuilding, maka, tegaknya khitthah NU secara utuh adalah keharusan. Karena inilah yang relevan menghadapi situasi apapun,” jelasnya.
Oleh karena itu, kedatangan Mahfud ke acara Munas dan Konbes NU akan dimanfaatkan untuk menjawab keresahan warga di bawah. “Saya akan bawa semua masalah yang dihadapi nahdliyin dan menyerahkan langsung ke KH Makruf Amin. PBNU harus menjawab semua keresahan itu, jangan dibiarkan mengambang tanpa arah begini. Karena kita sendiri warga NU yang rugi. Nanti malam saya temui KH Makruf Amin,” tandasnya. (ami/yan/zwr)
