MATARAM – Ketua DPD Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi NTB Rachmat Hidayat menyebut pemerintahan TGH Zainul Majdi-M Amin (TGB-Amin) gagal. Menurut Rachmat, banyak fakta yang membuktikan kepemimpinan TGB-Amin gagal. Diantaranya tidak mampu mempertahankan aset-aset daerah yang sangat potensial. “Pemprov tanpa mempertimbangkan kepentingan kedepan menjual aset daerah. Maka berdasarkan hasil rakerda PDIP, dari analisa dan kajian tersebut, PDIP yang dulu sebagai pengusung, kini kami memberikan penilaian bahwa pemerintahan Majdi-Amin gagal dalam memimpin NTB,” sebutnya saat menggelar jumpa pers, Selasa kemarin (8/8).
Aset potensial yang dimaksud yaitu saham 6 persen milik pemerintah daerah di PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melalui perusahaan daerah
PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Bahkan yang lebih memprihatinkan, mekanisme penjualan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aset provinsi di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang digunakan PT Angkasa Pura I juga telah dijual. “Dan tidak kalah penting, aset provinsi berupa lahan seluas 1.175 hektar juga diserahkan ke BUMN yang sekarang disebut Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC),” ujar Rachmat.
Pihaknya mempertanyakan sikap dan kebijakan TGB-Amin yang terkesan seenaknya saja menjual aset daerah. Padahal, aset-aset tersebut nilainya sangat tinggi. Berbanding terbalik dengan uang yang didapatkan setelah aset dijual.
Lebih lanjut disampaikan, pada proses penjualan 6 saham PTNNT milik pemprov, pemkab Sumbawa Barat dan Sumbawa, terkesan kurang memahami regulasi yang ada. “Pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat. Malah aset yang ada dijual sana-sini,” katanya.
Dalam konteks pariwisata, pemprov membentuk peraturan daerah (Perda) tentang wisata halal dan perda pramuwisata. Relitasnya, berbagai regulasi yang telah ada, tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Misalnya saja kondisi objek wisata Senggigi saat ini dengan yang dahulu tidak ada perubahan. Rachmat malah mempertanyakan hasil nyata dari konsep wisata halal. Dilihat dari sisi sarana dan prasarana, juga tidak ada peningkatan. “Lalu dimana hasil wisata halal itu. Tidak ada perubahan kok,” ucapnya.
Tidak hanya itu, PDIP juga menyorot program prioritas pemprov seperti PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut), ADONO (Angka Drop Out Nol) Pendidikan, AKINO (Angka Kematian Nol) dan lain sebagainya. “Dibilang program 200 ribu pengusaha baru, semuanya nihil tidak ada pengusaha yang lahir sesuai misi program,” ungkap Rachmat.
Tidak berhenti sampai disitu, Rachmat juga mengutip Peraturan Presiden (PP) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 hingga 2019. Dimana, seluruh kabupaten di NTB masuk dalam kategori terbelakang.
Indikator Kinerja Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 juga banyak tidak terealisasi. Diantaranya target pertumbuhan ekonomi 5,85 hingga 6,00 persen tidak terwujud, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan investasi dan lain sebagainya.
Begitu juga dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh dari harapan. Belum lagi persoalan usia pernikahan, kualitas lingkungan hidup, kemantapan jalan dan lain sebagainya. “Tata kelola pemerintahan yang tidak tepat, banyak pejabat ditempatkan bukan pada bidangnya. Itu yang buat bobrok pemprov,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin yang dikonfirmasi menegaskan, berbagai kebijakan yang diambil pemprov telah melalui proses kajian mendalam. Termasuk penjualan saham, aset di BIL dan lain sebagainya. “Masih ada indikator RPJMD yang belum terwujud, itu kita akui. Dan mari kita sama-sama berikhtiar mewujudkannya,” kata Amin santai.
Sebagai bentuk upaya serius pemprov, penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2017 difokuskan untuk mewujudkan 12 indikator kinerja RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai. Di samping itu tentunya juga harus tetap mampu mempertahankan 19 indikator yang telah tercapai.
Diakui Wagub, indikator yang belum tercapai seperti pertumbuhan ekonomi dengan target mencapai 6,00-6,25 persen, angka kemiskinan turun jadi 13,25 persen, laju investasi 11,5 persen, pertumbuhan PAD 5,19 persen, kemantapan jalan provinsi mencapai 75,39 persen, cakupan air bersih perdesaaan 80,18 persen.
Selanjutnya yang belum tercapai usia harapan hidup 66,60 tahun, buta huruf penduduk usia lebih dari 15 tahun 10,85 persen, prevalensi kurang gizi 15,5 persen, rata-rata usia kawin pertama perempuan mencapai 20,75 persen, pendaftaran HAKI karya seni budaya daerah 15 desain industri dan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 67,89 persen. (zwr)
