MATARAM—Kader lain masih punya peluang diusung Partai Golkar di Pilkada NTB. DPP partai berlambang pohon beringin tersebut belum final memutuskan dan menetapkan Suhaili sebagai bakal calon gubernur.
“Belum ada keputusan final dari DPP,” kata Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono, di sela-sela pembukaan Musda DPD Kosgoro NTB di kantor DPD Partai Golkar NTB, Rabu kemarin (29/3). Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan DPP terkait calon kepala daerah dari Partai Golkar di Pilkada 2018. “Saya sudah tanyakan kepada ketua umum (Setya Novanto) belum ada putusan final,” ungkap mantan Menkokesra itu.
DPP Partai Golkar pun, kata Agung Laksono, direncanakan masih akan melakukan survei terakhir pada bulan April untuk mengetahui tingkat elektabilitas, popularitas dan kans peluang menang kandidat tersebut. Dari hasil survei tersebut menjadi acuan dan pedoman dari DPP dalam memutuskan dan menetapkan calon kepala daerah akan diusung partai berlambang pohon beringin tersebut.
[postingan number=3 tag=”golkar”]
Kendati begitu, ia menegaskan, ada priviles atau keistimewaan bagi ketua Partai Golkar di daerah untuk diberikan prioritas didukung dan diusung di pilkada baik di pilkada provisni maupun pilkada kabupaten/kota. “Tapi saya kira Pak Suhaili cukup kuat. Tidak perlu takut untuk kembali di- survei berkali-kali tingkat elektabilitasnya,” imbuhnya.
Andai nanti, lanjut Agung, dari hasil survei tersebut kembali Suhaili FT masih memiliki tingkat elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat lainnya, maka pihaknya tidak segan-segan mendorong DPP Partai Golkar segera memutuskan dan menetapkan Suhaili sebagai calon gubernur.
Ia membeberkan, dalam pilkada serentak 2018 ada 29 daerah Partai Golkar tidak perlu berkoalisi dalam mengusung pasangan calon. Raihan suara di daerah tersebut partai Golkar mencapai lebih 20 persen.
Sementara ada 18 daerah partai Golkar harus berkoalisi mengusung pasangan calon dengan parpol lainnya. Raihan suara partai Golkar dibawah 20 persen. Namun kader Partai Golkar sebagai leader atau berada pada posisi nomor satu. Â Sedangkan sisanya Partai Golkar hanya menjadi parpol pendukung saja.
“Pilkada NTB Golkar harus berkoalisi tapi posisi kita leader sebagai nomor satu,” jelasnya.
Menurutnya, Partai Golkar akan memutuskan dan menetapkan figur calon kepala daerah didasarkan pada mekanisme berlaku dan objektivitas. Penentuan calon kepala daerah tidak didasarkan pada perkawanan, perkoncoan bahkan politik uang.
Ia optimis, dengan penentuan calon kepala daerah didasari pada mekanisme internal. Partai Golkar akan menghasilkan calon kepala daerah punya kapasitas, kapabilitas, kompotensi dan memiliki kans menang di Pilkada.
Pada pilkada serentak 2017, sambungnya, Partai Golkar menempati peringkat pertama sebagai parpol pemenang. Target 50 persen terlampui dengan kemenangan lebih dari 60 persen.
Menurutnya, itu tidak terlepas dari terlaksana mekanisme internal dalam penentuan calon kepala daerah. Â “Partai Golkar punya kader berkualitas, mumpuni dan berkompeten untuk disiapkan di semua tingkatan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Agung Laksono juga ketua umum pimpinan pusat Kosgoro menegaskan, bahwa kosgoro adalah salah satu ormas pendiri Partai Golkar. Kosgoro pun menjadi salah satu sumber rekrutmen kaderisasi bagi Partai Golkar. Karena itu, Kosgoro harus sejalan dan seirama dengan Partai Golkar.
“Kosgoro salah satu ujung tombak bagi Partai Golkar dalam mensukseskan agenda politik. Baik di tingkat daerah maupun nasional,” ucapnya.
Dalam Musyarawah Daerah (Musda) Kosgoro 1957 NTB, Abdul Hafid terpilih secara aklamasi.
Ketua Kosgoro NTB terpilih, Abdul Hafid, mengungkapkan, sebagai ketua terpilihnya akan merangkul semua pihak dan siap mendukung dan mensukseskan apapun menjadi keputusan Partai Golkar. Baik di agenda politik nasional maupun lokal.
Dalam Musda Kosgoro tersebut dinyatakan sikap mendukung Suhaili FT sebagai calon Gubernur di Pilkada NTB 2018. “Kosgoro siap mengawal dan mensukseskan kebijakan partai,” pungkasnya. (yan)
