MATARAM – Kinerja para anggota DPRD NTB, kini menjadi sorotan. Ada anggota dewan yang jarang mengikuti rapat-rapat. Ada juga yang dilaporkan berselingkuh.
Terungkapnya ulah para wakil rakyat tersebut, setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB menyampaikan laporan yang masuk. “Sudah ada belasan laporan yang masuk ke BK. Banyak dewan yang malas ikut paripurna sampai adanya laporan oknum dewan yang selingkuh,” ungkap Ketua BK DPRD Provinsi NTB Busrah Hasan Jumat kemarin (13/1).
Dikatakan Busrah, dalam catatan BK sejauh ini, banyak anggota DPRD NTB yang sering tidak mengikuti rapat paripurna. Apalagi rapat-rapat komisi dan masuk kantor setiap hari. “Kalau mereka tidak masuk kantor itu sih bukan masalah, karena kan dewan itu berkantornya bersama rakyat. Tapi masalahnya ini, banyak juga yang sampai paripurna tidak hadir, bisa tiga sampai empat kali berturut-turut mereka tidak hadir,” bebernya.
Menurut Busrah, jumlah anggota DPRD NTB yang sering tidak mengikuti rapat lebih dari 10 orang. Tidak ikut paripurna itu, tanpa alasan yang jelas. Sementara bagi anggota yang ada kunjungan ke luar daerah atau agenda lain, BK menganggap mereka masuk.
Busrah sendiri selama ini enggan mempublikasikan nama-nama anggota DPRD tersebut. Namun, mulai tahun ini sudah tidak ada ampun. “Kita akan tempel di papan pengumuman nama-nama mereka biar rakyat tahu,” ucapnya.
[postingan number=3 tag=”dewan”]
Sejauh ini, BK sendiri terus memberikan peringatan kepada anggota DPRD yang sampai empat kali tidak ikut paripurna secara berturut-turut. Komunikasi dengan pimpinan fraksi anggota yang malas juga telah dilakukan.
Peringatan yang diberikan masih sebatas lisan. Namun mengacu pada Tata Tertib (Tatib), apabila seorang anggota DPRD NTB tidak mengikuti paripurna sebanyak enam kali secara berturut-turut, maka harus diberhentikan. “Itu memang aturannya, bisa diberhentikan. Tapi sejauh ini sih belum ada yang sampai enam kali berturut-turut tidak masuk, kebanyakan sampai empat kali,” ujar Busrah.
Selain malas, BK juga banyak mendapat pengaduan dari masyarakat. Salah satunya pengaduan dugaan selingkuh yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota dewan. “Yang selingkuh ini anggota dewan, dia laki-laki. Tapi tidak boleh saya sebutkan dia dapil mana atau dari fraksi mana,” katanya.
BK sendiri telah mengambil langkah mediasi agar masalah tersebut tidak membesar. Berkat komunikasi dan mediasi yang dilakukan, akhirnya bisa berakhir dengan perdamaian. Busrah berharap tidak ada lagi aduan semacam itu, mengingat anggota DPRD harus menjaga harkat dan marwah serta nama baik lembaga.
Bukan hanya perselingkuhan, laporan yang masuk ke BK juga terkait dengan ulah oknum DPRD yang dinilai tidak taat hukum. Masyarakat kemudian melaporkannya ke BK. “Semua laporan kita tindaklanjuti kok, makanya silahkan saja kalau masyarakat mau melaporkan yang lain,” himbau Busrah.
Lebih parahnya lagi, bukan hanya anggota DPRD saja yang berulah jauh dari harapan. Anggota BK DPRD NTB pun ada yang malas masuk kantor, termasuk beberapa kali tidak mengikuti rapat paripurna. “Tahun ini kita mau berbenah makanya,” tutup Busrah. (zwr)
