MATARAM — Pemprov NTB menghibahkan anggaran sebesar Rp 1,2 milliar kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD) NTB periode 2021-2024. Namun dari dana hibah Rp 1,2 milliar itu, sebagian besar anggaran, atau sekitar Rp 900 juta, hanya dihabiskan untuk bayar gaji pengurus dan sewa kantor.
“Kasarnya (daba hibah) sekitar Rp 1,2 milliar, dan Rp 900 juta itu habis untuk gaji, sewa kantor, dan lain-lain,” ungkap Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB, Mulki, Kamis kemarin (7/3).
Mulki mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus BPPD NTB yang lama, terkait masa jabatannya yang telah berakhir pada 25 Februari lalu. Meski begitu, masih saja ada perbedaan persepsi dari para pengurus lama yang mengklaim bahwa jabatan mereka habis pada 12 Oktober 2024 mendatang.
“Kita sudah menyampaikan surat pemberitahuan (pemberhentian, red), dan ucapan terima kasih kepada penentu kebijakan BPPD lama yang sembilan orang itu,” jelas Mulki.
Dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus BPBD periode 2021-2024, maka pemrintah berencana merombak dengan pengurus BPBD NTB yang baru. Bahkan diakui Mulki, pihaknya sudah menyampaikan undangan kepada sembilan unsur dari asosiasi pariwisata dan profesi. Termasuk didalamnya perwakilan dari media, pakar dan akademisi, untuk kemudian mengajukan nama-nama yang didelegasikan menjadi unsur penentu kebijakan BPPD NTB periode 2024 – 2028.
Disampaikan Mulki, Pemprov NTB awalnya ingin melakukan fit and proper test kepada sembilan unsur yang menjadi calon pengurus BPPD NTB periode 2024 – 2028. Tetapi hal itu sulit dilakukan, lantaran masing-masing ketua asosiasi pariwisata sudah mengajukan diri sebagai pengurus BPPD yang baru.
“Memang kita ingin ada fit and proper test, tapi siapa yang mau di fit and proper test. Karena ketuanya (asosiasi), PHRI, Asita, Astindo, yang langsung mau jadi pengurus (BPPD NTB). Jadi mau apa lagi, tidak ada lagi yang kita seleksi, kecuali pada (unsur) pelaksana,” terang Mulki.
“Kita pinginnya terbuka, ada fit and profer test, tetapi itu sulit. Karena pertama, sembilan unsur itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, yang harus mendapatkan mandat dari unsur-unsur itu. Unsur itu tidak memberikan mandate, tapi ketua-ketuanya sendiri. Kita sebenarnya pingin figur-figur muda yang tampil,” sambung Mulki.
Terlepas dari itu, pihaknya memastikan bahwa Pemprov NTB tidak akan cawe cawe dalam penentuan pengurus BPPD yang baru. Karena sesuai instruksi Pj Gubernur NTB, penetapan pengurus BPPD yang baru harus dilakukan secara terbuka. “Dilaksanakan secara terbuka, tidak ada titip-titipan. Ketua asosiasi dan industri itu,” ujarnya.
Berbeda dengan sebelumnya, pengurus BPBD NTB yang baru nantinya tidak akan mendapatkan gaji sepeserpun. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara calon pengurus. Adapun semua anggaran yang terkait dengan BPPD NTB, akan digunakan untuk kegiatan operasional dan juga promosi pariwisata.
“Komitmen mereka itu tanpa gaji, dan itu sudah secara tertulis tanpa gaji. Jadi hibah BPPD ini semua untuk program,” ujarnya.
Komitmen tanpa gaji ini diambil, demi menghindari timbulnya polemik dalam tubuh BPPD. Karena masalah yang sering terjadi di BPBD NTB adalah persoalan gaji. “Mereka mengatakan tidak mau terima uang, tidak mau terima gaji, justru kami (calon pengurus BPPD NTB yang baru, red) yang mendatangkan uang dengan dana yang ada ini,” ujar Mulki menirukan komitmen para calon pengurus.
Disisi lain, Mulki tidak ingin BPBD NTB disebut mati suri. Hanya saja diakui memang tingkat kolaborasinya yang kurang dengan pihak lain. Untuk itu, pihaknya berharap agar calon pengurus BPPD NTB yang baru nanti dapat meningkatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak.
“Makanya sekarang ini kita betu-betul dudukkan sesuai maqom-nya. Artinya, kalau memang unsur penerbangan, ya harus unsur penerbangan, dan kalau dari industri, ya industri. Itu yang kita buka kemarin,” tandas Mulki.
Terpisah, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Provinsi NTB, Sahlan M Saleh mengaku pihaknya sudah mendelegasikan satu perwakilan Astindo sebagai pengurus BPPD NTB periode 2024-2028, yang tidak lain adalah dirinya sendiri selaku ketua asosiasi. “Dalam informasinya, Astindo mengirim satu utusan, yaitu ketuanya sendiri,” ucapnya.
Meski begitu, Sahlan belum mau memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kepengurusan BPPD NTB yang baru, mengingat masih tahap usulan. Namun dalam kepengurusan yang baru, pihaknya berkomitmen akan membangun komunikasi yang lebih baik lagi, baik dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota.
“Ini penting untuk menyeragamkan dan mensinergikan program-program promosi tentang pariwisata. Kedua tentu kita komunikasikan dengan stakeholder untuk mendorong pariwisata kita ini sejalan dengan misi daerah kita, bagaimana membangun pariwisata kita jauh lebih baik,” tegas Sahlan. (rat)
