MATARAM — Seiring makin dekatnya pembahasan usulan Penjabat (Pj) Gubernur NTB oleh DPRD Provinsi NTB. Para kandidat yang disebut-sebut berkeinginan menjadi Pj Gubernur, mulai berlomba-lomba menyerahkan surat rekomendasi dukungan dari kelompok masyarakat (Pokmas) kepada DPRD NTB.
Sejauh ini, ada tiga nama yang sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungan dari Pokmas kepada DPRD NTB. Rektor UIN Mataram Prof. Masnun Tahir, menjadi yang terbanyak mendapatkan rekomendasi dari Pokmas, sebanyak 348 surat rekomendasi dukungan.
Selanjutnya disusul Sekretaris Jenderal DPD, Lalu Niqman Zahir, yang direkomendasikan Pokmas sebanyak 100 surat rekomendasi dukungan. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi sebanyak 25 surat rekomendasi dukungan dari Pokmas.
Seperti Jumat lalu (14/7), sejumlah Pokmas kembali mendatangi gedung DPRD Provinsi NTB. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat NTB Satu, menyerahkan 275 surat rekomendasi dukungan untuk Prof. Masnun Tahir menjadi Pj Gubernur NTB ke DPRD NTB.
Surat rekomendasi dukungan untuk Prof. Masnun Tahir diserahkan langsung kepada Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani.
Koordinator Forum Masyarakat NTB Satu, Lalu Daud Nurjadi menjelaskan bahwa dukungan rekomendasi yang diserahkan ke DPRD NTB berasal dari kelompok masyarakat. Diantaranya Ormas, OKP, organisasi perempuan dan dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
“Kami serahkan 275 surat rekomendasi dukungan. Sebelumnya sudah ada 73 rekomendasi dukungan yang diserahkan kepada DPRD NTB. Jadi ada total 348 surat rekomendasi dukungan kepada Prof. Masnun Tahir;” sebutnya.
Lalu Daud mengklaim bahwa rekomendasi yang diserahkan mewakili semua elemen masyarakat dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Bahkan dia menyebut surat rekomendasi dukungan kepada Prof. Masnun Tahir itu akan terus bertambah. “Nanti akan ada lagi tambahan rekomendasi dukungan yang akan diserahkan,” terangnya.
Dia berharap aspirasi masyarakat melalui surat yang telah disampaikan menjadi pertimbangan Fraksi di DPRD NTB untuk mengusulkan Prof Masnun menjadi Pj Gubernur NTB. “348 rekomendasi kelompok masyarakat yang masuk Ke DPRD NTB, bisa dipertimbangkan,” harap Lalu Daud.
Menurutnya, sosok Prof Masnun yang saat ini menjadi rektor UIN Mataram merupakan orang yang tepat untuk menjadi Penjabat Gubernur NTB periode 2023-2025. Bahwa gerakan ini murni aspirasi dari masyarakat. Forum Masyarakat NTB Satu hanya menghimpun dukungan yang diberikan oleh masyarakat. “Kita butuh sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. Prof Masnun memiliki itu semua,” tegas Lalu Daud.
Sekretaris DPRD NTB, Surya Bahari mengatakan saat ini DPRD NTB belum mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait teknis pengusulan Pj Gubernur NTB tersebut. Sehingga DPRD NTB juga belum mulai melakukan pembahasan terhadap tiga nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur. “Kita masih tunggu surat Kemendagri terkait teknis pengusulan Pj Gubernur,” jelasnya.
Namun demikian, dari komunikasi dan konsultasi terakhir dengan pihak Kemendagri. Seandainya surat dari Kemendagri belum terbit bulan Juli ini, maka paling lambat surat Kemendagri terbit pada bulan Agustus.
“Paling lambat surat Kemendagri bisa terbit Agustus, yaitu satu bulan sebelum berakhir masa Jabatan Gubernur NTB. Tapi kita berharap surat Kemendagri secepatnya bisa terbit. Sehingga pembahasan usulan tiga nama Pj Gubernur bisa dilakukan,” ungkap mantan Kadispora NTB ini.
Sementara itu, Pengamat Politik NTB Dr Agus. M.Si mengatakan, kejadian Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Muryanto Amin yang masuk bursa usulan Pj Gubernur Sumut oleh DPRD setempat, bisa jadi yurisprudensi bahwa Rektor bisa diajukan sebagai Pj.Gubernur.
Sehingga debat tentang boleh tidaknya Rektor diajukan sebagai Pj.Gubernur sudah terjawab dengan yurisprudensi tersebut. “Sebaiknya DPRD Provinsi NTB bisa menjadikan USU sebagai studi kasus dalam pengajuan Pj.Gubernur NTB,” tandasnya.
Informasi yang diserap Radar Lombok dari internal DPRD NTB, para kandidat sudah aktif menjalin komunikasi dan lobi-lobi dengan pimpinan DPRD NTB dan ketua-ketua fraksi yang ada. Pertemuan dengan pimpinan DPRD NTB dan ketua fraksi bahjan ada yang dilakukan di Jakarta. Dengan harapan namanya menjadi salah satu yang diusulkan oleh DPRD NTB sebagai Pj Gubernur kepada Mendagri.
Dari komunikasi dan lobi-lobi politik terakhir, baru nama Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir yang sudah ada kesepahaman di antara fraksi-fraksi di DPRD NTB. “Baru nama Pak Lalu Niqman Zahir yang sudah ada kesepamahan di antara fraksi-fraksi untuk diusulkan. Sedangkan yang kedua dan ketiga belum. Karena maksimal tiga nama diusulkan kepada Mendagri,” ujar sumber tersebut. (yan)
