MATARAM — Rencana pemerintah daerah memasukkan 17 ribu ton beras impor ke Provinsi NTB, rupanya belum mampu mencukupi kebutuhan dalam daerah (NTB). Dimana menurut Kepala Pimpinan Wilayah Bulog NTB, David Susanto, keberadaan 17 ribu ton beras yang didatangkan dari Jawa Timur itu hanya cukup untuk menyangga kebutuhan sampai Februari 2023.
Untuk itu menurutnya, dimungkinkan mendatangkan lagi sebanyak 17 ribu ton sampai 20 ribu ton beras dari luar daerah (move in), guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta program bantuan pangan (Bapang) di NTB.
“Beras itu (17 ribu ton dari luar, red) hanya cukup sampai Februari. Kalau sampai Maret masih kurang. Kalau 17 ribu ton tidak masuk lagi, maka untuk penyaluran Bapang (bantuan pangan) di Bulan Maret, April nanti kita akan kesulitan,” ungkap Kepala Pinwil Bulog NTB ini, Rabu (6/12).
Sebenarnya, jika tidak ada program Bapang kata David, stok beras di NTB masih aman hingga Februari 2023. Namun karena ada program bantuan pangan oleh Presiden Jokowi, membuat penambahan stok beras dari luar harus dilakukan, supaya kebutuhan beras dalam daerah terpenuhi.
“Kalau total dengan sekarang yang dibutuhkan kurang lebih 20 ribu beras maksimal. Itu untuk alokasi sampai bulan April. Itu tambahan diluar alokasi 17 ribu ton yang kemarin. Jadi ada sekitar 17 ribu ton yang sudah kita mintakan, dan terus tambah lagi 17 ribu ton,” katanya.
Disampaikan David, 17 ribu ton beras dari luar itu akan didatangkan ke NTB secara bertahap pada pertengahan atau minggu ke tiga Desember 2023. Pada tahap awal, beras yang akan datang dari Jawa Timur itu berkisar antara 7 ribu ton sampai 10 ribu ton untuk penyaluran bantuan pangan pada bulan Januari 2024. “Itu kan masuknya bertahap. Jadi tidak bisa langsung, karena permintaan juga banyak,” ujarnya.
Adapun stok beras di gudang Bulog, saat ini tinggal 10 ribu ton saja, yang mana stok beras sebanyak ini hanya cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan sampai Desember 2023. “Untuk bulan Januari tidak cukup, sehingga harus mendatangkan beras (dari luar, red). Kalau istilah kita beras move ini, beras dari luar NTB masuk ke dalam,” tuturnya.
Rencana mendatangkan beras dari luar ini sambung David, karena memang sudah tidak ada opsi lain. Bahkan jika ada panen dari petani lokal pun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat NTB. Ditambah lagi dengan harga gabah dan beras dari petani yang jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani seharga Rp.5.100 per kilogram, dan harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp.6.200, dan di tingkat penggiling Rp.6300. “Sedangkan (sesuai HPP) harga beli beras Rp 9.950. sementara harga beras di tingkat petani mungkin akan Rp 10.500, sampai Rp 10.800,” terangnya.
Begitu juga saat panen April nanti, kondisi harga gabah di tingkat petani tidak jauh lebih baik. Biasanya karena ada perayaan hari Raya Idul Fitri atau lebaran, otomatis harga gabah juga tinggi, karena permintaan dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. “Apa ada nanti misal panen di bulan Maret, beras atau gabah harga segitu? Ini bukan masalah panen dan tidak panen. Tapi kita yakini di panen-panen awal harga beras masih tinggi,” ucapnya.
Terlepas dari hal tersebut, Bulog tetap mengupayakan sebanyak mungkin menyerap gabah dari petani lokal. Selain membuat perputaran ekonomi petani yang tinggi, penyerapan gabah yang dilakukan juga merupakan prestasi bagi Bulog. Sebab, jika mendatangkan beras dari luar untuk NTB itu sama sekali bukan prestasi. “Maka dari itu, saya tidak mungkin memilih untuk mendapatkan beras dari luar,” ungkapnya.
Terpisah, Asisten II Setda Provinsi NTB Fathul Ghani menimpali stok beras di Gudang Bulog memang sudah menipis, akan tetapi ketersediaan beras di tingkat petani masih dirasa cukup. “Masyarakat sudah pandai. Petani ada yang menyimpan cadangannya di alang-alang dan lumbung,” kata Gani.
Khusus beras untuk kebutuhan penyaluran bantuan SPHP dan Bapang, memang itu tanggungjawab Bulog. Tapi kalaupun Bulog ingin mendatangkan beras dari luar, maka Pemprov berharap jumlahnya tidak terlampau banyak. Karena dikhawatirkan dapat mengganggu harga gabah maupun beras lokal. “Jangan sampai kita terlalu banyak memasukkan, dan menganggu harga disini,” pungkasnya. (rat)
