MENANTI JANJI KAMPANYE WAKIL RAKYAT DARI GEDUNG SENAYAN (1)
Pelantikan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih akan dilakukan pada 1 Oktober 2019. Mereka akan resmi memanggul amanah dari rakyat setelah diambil sumpah dan janjinya. Kini, saatnya rakyat dari masing-masing daerah pilih (dapil) menanti janji kampanye mereka dari gedung Senayan, Jakarta.
SALAH satu anggota DPR RI terpilih dari dapil NTB adalah Suryadi Jaya Purnama (SJP). Dia terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II (Pulau Lombok). SJP sendiri mengaku siap akan mengejar janji-janji Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi NTB. Pasalnya, banyak janji Jokowi yang belum direalisasikan hingga saat ini.
Itulah salah satu komitmen politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Janji yang telah diikrarkan Jokowi tidak boleh dianggap angin lalu. “Salah satu tugas saya sebagai anggota DPR kedepan, memastikan semua janji-janji Jokowi dipenuhi di NTB,” ucapnya kepada Radar Lombok saat ditemui di kediamannya di Mataram.
Menurut SJP, banyak janji Jokowi yang belum dipenuhi kepada masyarakat NTB. Di antaranya pembangunan jalan bypass dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, menuju Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lembar-Kayangan). Kemudian janji-janji kepada para korban gempa juga belum tuntas direalisasikan hingga saat ini. Misalnya saja terkait bantuan uang jaminan hidup (jadup). Belum lagi setahun pascagempa, banyak korban yang belum memiliki rumah tempat tinggal. “Yang dibutuhkan NTB banyak. Termasuk realisasi dari janji Jokowi,” ujarnya.
SJP menyadari, Jokowi tidak merealisasikan janjinya dimungkinkan karena banyak memiliki kelemahan secara pribadi. Sosok Jokowi memiliki performa lemah dengan tuntutan tugas yang begitu besar. Selama ini, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, dinilai banyak mengeluarkan kebijakan yang salah. Hal itulah yang membuat rakyat sulit untuk memegang janji Jokowi. “Karena sering juga berubah-ubah. Janjinya masih diingat atau tidak?” katanya.
Persoalannya, sebagai kepala negara, Jokowi tidak boleh memiliki sikap lemah yang berubah-ubah. Apabila seorang kepala negara telah berjanji, maka wajib hukumnya untuk dipenuhi. “Meski sebagai pribadi Jokowi, kita pesimis. Tapi dia kepala negara,” sebut SJP.
Sebagai wakil rakyat periode pertama di Senayan, SJP akan mengoptimalkan dirinya mengabdi untuk daerah. Terutama pada sektor infrastruktur dan pertanian yang menjadi kepentingan mendasar NTB.
Bagi mantan pimpinan DPRD NTB ini, DPR RI merupakan lembaga tinggi negara yang tentu saja memiliki fungsi strategis dalam berbangsa dan bernegara. Namun sebagai anggota DPR RI, SJP memiliki amanah sebagai pembawa visi-misi partai dan perwakilan masyarakat di dapil.
Menyadari hal itu, SJP akan tetap memperjuangkan janji-janji kampanye PKS dalam Pemilihan umum (Pemilu) tahun lalu. Di antaranya regulasi gratis pajak motor, SIM seumur hidup, pembebasan pajak penghasilan (Pph) di bawah Rp 8 juta, dan lain-lain. “Kemudian sebagai perwakilan dapil, maka saya akan berjuang untuk kepentingan Dapil,” tegasnya.
Tiga fungsi wakil rakyat, tidak cukup bagi SJP. Fungsi legislasi, budgeting dan controlling, akan ditambah lagi dengan kebutuhan Dapil. “Sebenarnya fungsi dewan itu, juga fungsi advokasi dan diplomasi. Jadi ada lima fungsi saya ke depan. Saya akan lakukan advokasi atas berbagai masalah yang ada di dapil. Kemudian saya mencari solusi di pusat,” terangnya.
Selama ini, ada anggota DPR-RI dari NTB yang menjadi simbol daerah. Namun kontribusinya untuk daerah (dapil) sangat minim. Sebaliknya, ada pula yang tidak banyak bicara di pentas nasional, tapi kontribusinya besar untuk dapil. “Saya ingin menyempurnakan keduanya. Menjadi simbol daerah dan memberikan kontribusi besar bagi daerah,” katanya.
Untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, SJP membutuhkan sinergitas dengan wakil rakyat lainnya. Terutama dari dapil Provinsi NTB. Apabila komunikasi dan koordinasi antarwakil rakyat berjalan lancar, maka berbagai kepentingan daerah akan lebih mudah diperjuangkan. “Dan ingat, kita juga butuh sinergitas dengan pemerintah daerah. Karena selama ini sangat lemah koordinasinya,” ungkap SJP.
Hingga saat ini saja, tidak pernah ada pertemuan antara anggota DPR RI terpilih dengan pemda. Padahal, banyak hal yang harus dirumuskan dan diperjuangkan bersama ke depannya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, seharusnya bisa memfasilitasi pertemuan tersebut. SJP sendiri sudah menyarankan langsung kepada orang nomor satu di NTB itu. “Sudah saya sampaikan ke pak Gub, katanya Oke. Tapi belum ada waktunya mungkin sampai sekarang,” sindir SJP.
Banyak hal yang bisa dirumuskan dengan adanya pertemuan tersebut. Bukan hanya tentang kebutuhan Pemda saja, namun juga bagaimana merumuskan agar kepentingan tersebut lebih mudah diperjuangkan. “Jangan sampai nanti ada komisi penting yang tidak ada satupun orang NTB. Komisi satu misalnya, gak perlu ada orang NTB. Tapi komisi yang besar kepentingan NTB, harus ada orang kita,” ucapnya.
Misalnya saja komisi yang terkait dengan pertanian, perindustrian, infrastruktur, kelautan, pendidikan dan lain sebagainya. Jangan sampai nantinya, wakil NTB juga menumpuk di komisi yang sama.
Sinergitas tersebut menurutnya tidak sulit diwujudkan. Membangun daerah secara bersama-sama, juga tidak akan saling mengganggu konstituen. “Bersinergi itu gak sulit. Karena sebenarnya konstituen kita itu beda-beda. Jadi gak perlu ada kekhawatiran,” katanya.
Apabila sinergitas sudah dibangun sejak awal, maka kepentingan NTB bisa lebih mudah diwujudkan. Mengingat, selama ini NTB tidak begitu diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. Misalnya saja dalam hal keadilan anggaran. Provinsi NTB tidak mendapatkan itu. Padahal, NTB merupakan salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius. “Kita ini Provinsi di papan bawah. IPM rendah, kemiskinan banyak, dan lain-lain. Sudah seharusnya banyak anggaran digelontorkan ke NTB. Tapi kenyataannya, NTB selalu dapat anggaran kecil dibandingkan NTT dan Bali. Kita kalah jauh dengan NTT,” ungkap SJP.
Oleh karena itu, kedepan harus ada perjuangan bersama untuk memajukan daerah. “Terkait PKS yang di luar pemerintahan, itu bukan masalah. Kita proporsional saja. Soal legislasi dan budgeting, PKS bisa berkoalisi dengan pemerintah. Tapi soal pengawasan, itu tentu kita oposisi,” tutup mantan calon Gubernur NTB ini. (bersambung)
