MATARAM — Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) kembali kurang beruntung. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya gaji ribuan tenaga pendidik non PNS dari berbagai sekolah di SMA/SMK dan SLB di NTB ini, belum dibayar. Tak tanggung-tanggung, sudah empat bulan gaji mereka tak kunjung dibayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Dikonfirmasi terkait persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan menjelaskan jika pembayaran gaji ribuan GTT ini masih dalam proses. Keterlambatan pembayaran gaji para GTT ini lantaran adanya sinkronisasi data.
“Kemarin masih ada sinkronisasi data penugasan dengan adanya PPPK yang terbaru. Sejak bulan Agustus kita sudah proses pembayarannya. Namun ternyata teman-teman (GTT) yang SK (Surat Keputusan) Agustus masih ada hak bulan Juli, kan tidak boleh tidak dibayarkan. Jadi mengulang lagi penyusunanya, dan proses pengulangan itu butuh sinkronisasi dari sekolah,” ungkap Aidy.
Pemprov kata Aidy, hanya mengajukan pembayaran gaji kepada guru yang datanya sudah selesai diverifikasi. Adapun dua kabupaten di Pulau Sumbawa, masih lamban dalam melakukan sinkronisasi data di sekolah mereka.
Disampaikan Aidy, proses pembayaran GTT dilakukan per dua bulan sekali. Tapi akan disesuaikan dengan anggaran Pemprov yang tersedia untuk bulan tersebut. Manakala terjadi keterlambatan pembayaran gaji karena belum tersedia anggaran, maka pihaknya akan meminta kepada sekolah untuk mengatasi persoalan keterlambatan gaji tersebut.
“Pembayaran itu kan masuk ke rekening sekolah. Artinya, sekolah langsung dapat penggantiannya dari proses yang kita cairkan. Sampai kemarin saya cek itu saya tandatangani untuk dua bulan. Karena kalau empat bulan sekaligus tidak bisa, karena keuangan kita tidak memungkinkan,” terangnya.
Aidy menegaskan, bahwa persoalan keterlambatan pembayaran gaji ribuan GGT tersebut, hanya masalah verifikasi administrasi saja. “Kemarin-kemarin kan tidak sering terjadi, karena tidak ada pergeseran-pergeseran. (Tapi) ini terjadi kan karena ribuan bergeser, dengan adanya PPPK itu,” ujarnya.
Kendati demikian, Aidy menegaskan jika proses sinkronisasi data guru ini selesai bulan Oktober ini juga, sehingga pembayaran gaji guru non PNS tersebut, dipastikan sudah bisa dilakukan. “Makanya saya minta Kabid GTT masif melakukan penjemputan verifikasi data. Guru-guru yang sekolahnya sulit diatasi pembayarannya, maka itu yang kita utamakan dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyatakan perihal masih ada ribuan GTT yang belum dibayar gajinya selama empat bulan, pihaknya mengaku sudah memerintahkan bawahannya untuk segera merespon persoalan gaji guru non PNS tersebut.
“Sudah saya perintahkan kemarin Bapak Sekda (Fathurrahman, red) untuk memproses bagaimana, apa masalahnya dan sebagainya,” ujarnya.
Kalaupun ada ribuan orang yang belum dibayarkan gajinya hingga empat bulan lamanya, maka hal ini adalah masalah administrasi saja, bukan karena Pemprov tidak ada anggaran. “Mungkin masalah administrasi, menunggu data kolektif dan lainnya. Kita cari bagaimana regulasinya. Kemarin dari BKAD uang ada, tinggal penyelesaian administrasi,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Untuk diketahui, jumlah guru tidak tetap (GTT) tahun 2019 terdata sebanyak 7500 orang. Berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur yang diperoleh, GTT itu dibayar Rp40 ribu/jam setiap bulannya. Namun kenyataannya honor selalu diterima terlambat, bahkan hampir berbulan-bulan. (rat)
