MATARAM – Tudingan Kordiv Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum, terhadap Ketua DPD Partai Demokrat, TGH Mahali Fikri memancing respons sejumlah kader partai berlambang mercy itu.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram, H Muhammad Zaini menilai, pernyataan Junaidi Kasum (JK) yang menyebut kepemimpinan TGH Mahali Fikri gagal memimpin Partai Demokrat NTB adalah tendensius dan prematur. “Saya kira itu pernyataan (Junaidi Kasum, red) personal dan tendensius,” kata Zaini.
Menurutnya, setiap kepemimpinan pasti ada plus minusnya. Sebagai ketua DPC Kota Mataram, Zaini menilai TGH Mahali Fikri cukup aspiratif, responsif dan terbuka dengan berbagai aspirasi dan keinginan para kader dan pengurus. Termasuk DPC Demokrat kabupaten kota.
Bahkan, DPC Demokrat Kota Mataram berkeinginan agar TGH Mahali Fikri bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di Partai Demokrat NTB untuk periode kedua. “Beliau (TGH Mahali Fikri, red) figur ketua yang terbuka dan responsif,” nilai Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini.
Zaini menyebut, sangat tidak fair jika kegagalan Partai Demokrat di pilkada serentak 2020 harus ditimpakan semuanya kepada kepemimpinan Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahali Fikri. DPC Demokrat Kota Mataram sebagai salah satu ikut berkompetisi di pilkada 2020, sudah maksimal bekerja memenangkan paslon yang diusung. Meski hasil akhirnya, paslon diusung Demokrat di pilkada Kota Mataram harus mengalami kekalahan. “Kalah menang adalah risiko kita berkompetisi. Demokrat sudah bekerja keras di pilkada kota,” tandasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Mataram itu juga berpendapat, TGH Mahali Fikri memahami suasana kebatinan ada di internal parpol besutan mantan Presiden SBY tersebut. DPC kabupaten kota pun merasa cukup nyaman dengan kepemimpinan TGH Mahali Fikri. Sebab itu, baginya pernyataan Junaidi kasum itu tidak terlepas dari manuver politik jelas musda. “Kita cukup nyaman kepemimpinan ada saat ini,” tegasnya.
Pernyataan berbeda dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Patawari. Dia menilai, penilaian yang dilayangkan JK atas kinerja organisasi dan kepemimpinan ketua Demokrat NTB merupakan hal wajar. ‘’Itu bagian dari dinamika berpartai,” tandasnya.
Begitu juga hal yang sama ketua, bisa memberikan penilaian terhadap kader dan pengurus berada di jajaran pengurus, termasuk menilai Junaidi Kasum. Asalkan penilaian yang objektif dan tidak situasional sifatnya.
Objektif artinya didasari pertimbangan yang rasional, bukan emosional dan juga ada kriteria penilaian agar tidak terkesan like and dislake. Kalau perlu sertakan fakta dan data yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. “Tanpa dasar, kriteria dan fakta serta data, maka itu dianggap sebagai penilaian subjektif. Tidak salah juga jika ada yang bereaksi dan menganggap penilaian itu bagian dari manuver politik jelang musda,” paparnya.
Menurut Mustakim, dalam pandangannya selaku ketua DPC yang selama ini dalam satu garis koordinasi dan komando dengan DPD, menilai kepemimpinan ketua DPD apakah berhasil atau gagal itu ada saluran konstitusionalnya dan ada momentumnya, yaitu forum musda. Dan, yang berhak memberikan pandangan umum dalam menilai itu adalah para ketua DPC. “Di samping itu yang berhak menilai adalah DPP,” terangnya.
Mustakim menambahkan, ketua DPC kabupaten kota selama ini sangat kritis tapi konstruktif dan tidak mengumbar penilaian di media. Sebagai partai yang mengusung nilai-nilai demokratis dan moderat, PD menjunjung tinggi kebebasan bertanggung jawab dalam tata kelola organisasi. “Di bawah kepemimpinan TGH Mahali Fikri, jika ada hal yang harus dikritisi dan memberi masukan itu tak pernah ada tekanan, apalagi ancaman. Biasa-biasa saja tapi ya disampaikan di forum rapat, bukan di media. Cara menyampaikannya pun harus merefleksikan tagline partai, yaitu cerdas dan santun,” pungkasnya. (yan)
