MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan kuota untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat. Namun jumlah kuota yang diusulkan sangat sedikit dibandingkan animo masyarakat yang begitu tinggi.
Untuk rekrutmen CPNS tahun 2019, Pemprov NTB hanya mengusulkan 500 kuota saja. Sedangkan jumlah P3K yang seharusnya lebih besar, bahkan hanya 300 kuota saja diusulkan. “Usulan kita memang sedikit, tapi itu yang paling rasional. Karena ini bicara kemampuan keuangan daerah dan struktur APBD,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman, saat ditemui di halaman kantornya, Jumat (28/6).
BACA JUGA: Usulan CPNS Loteng Didominasi Tenaga Guru dan Medis
Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai setelah direkap dan input data, sebenarnya terekap lebih dari 3.000 orang yang seharusnya diusulkan. Namun persoalannya, bukan persoalannya kemampuan keuangan daerah harus dipertimbangkan. Menurut Fathurrahman, tidak mungkin orang akan dipekerjakan begitu saja tanpa jelas sumber anggaran gaji. “Masa mau kita suruh orang kerja aja. Dan juga kan syarat yang diberikan pusat itu, belanja pegawai di APBD tidak lebih dari 50 persen. Jadi meskipun sedikit kita ajukan, itulah jumlah yang paling masuk akal,” jelas pria asli Lombok Timur ini.
Terkait dengan jumlah kuota untuk P3K, masyarakat umum bahkan terancam akan sulit mendapatkan peluang. Pasalnya, masih ada eks honorer K2 yang tidak lulus dalam seleksi tahun 2018 lalu. Jumlah eks honorer K2 yang masih ada di Pemprov NTB dan belum terakomodir, sekitar 288 orang. Artinya, kuota untuk umum hanya tersisa 12 orang saja. “Untuk P3K, kita utamakan eks K2 dulu. Biar kita habiskan honorer eks K2 di daerah untuk diakomodir,” kata Fathurrahman.
Untuk formasi CPNS dan P3K, Fathurrahman memastikan tidak ada perbedaan signifikan dengan usulan tahun lalu. Mayoritas kuota tersebut untuk tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya untuk tenaga teknis sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut Fathurrahman juga mengungkapkan adanya keinginan pihaknya untuk mendapatkan kuota formasi jabatan khusus yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Namun hal itu bisa terwujud apabila kepala daerah mampu melakukan lobi ke pemerintah pusat. “Kami berharap ada kuota formasi jabatan yang berkaitan dengan potensi daerah. Seperti kepariwisataan, tenaga keamanan untuk mendukung MotoGP,” ujarnya.
KLIK DISINI >> Simulasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT CPNS Online 2019
Kuota khusus tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat masyarakat NTB jangan sampai menjadi penonton pembangunan daerah. Apalagi NTB memiliki kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar). Fathurrahman tidak ingin jebolan Poltekpar justru tidak diberikan ruang oleh pemerintah. “ Kami akan melakukan konsultasi, berkoordinasi dan bersurat ke Kemenpan-RB. Juga akan ada upaya dari pak gubernur, beliau akan lobi ke pusat. Kami harap sarjana-sarjana pariwisata akan mengisi aparatur di bidang kepariwisataan,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Fathurrahman, Pemprov NTB tidak memiliki sarjana pariwisata yang mengurus sektor kepariwisataan. Padahal Provinsi NTB telah dideklarasikan sebagai daerah tujuan wisata. “Ini sangat mendesak. Karena pariwisata adalah sektor yang sedang dikembangkan,” imbuhnya.
Berkaca dari rekrutmen CPNS jalur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di NTB. Jumlah kuota yang disediakan hanya 32 orang saja. Padahal Provinsi NTB memiliki kampus IPDN.
Akibat dari minimnya kuota, banyak pendaftar yang tersingkir. “Untuk IPDN ada sekitar 1.200 lebih pendaftar. Tapi kuota hanya 32 orang. Yang lulus passing grade 52 orang. Kuota kita sedikit, padahal kita punya kampus. Kita sih sudah usulkan agar jatahnya besar,” kata Fathurrahman.
Sementara itu, terkait dengan usulan kuota untuk 10 kabupaten/kota, Fathurrahman mengaku belum mengetahuinya secara detail. “Kabupaten/kota belum menyerahkan formasi ke kami. Jadi saya kurang tahu. Karena jadwal tahapan rekrutmen CPNS dan P3K juga kan belum ada saat ini,” tutupnya.(zwr)
