Mataram Pertahankan Predikat Kota Layak Huni

LAYAK HUNI : Kota Mataram kembali mempertahankan predikat kota layak huni. (Ali Ma'shum/Radar Lombok)

MATARAM – Kota Mataram berhasil mempertahankan predikat sebagai Kota Layak Huni. Berdasarkan laporan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Kota Mataram masuk 10 besar dan berada di peringkat ketujuh sebagai kota paling layak huni di Indonesia. Ibu kota Nusa Tenggara Barat ini meraih skor Most Livable City Index (MLCI) sebesar 72,2 dari skala 100 poin. Sementara tahun lalu Kota Mataram mendapat indeks nilai sebesar 72 (dari rentang nilai 62-77). “Kota Mataram masuk 10 besar kota paling layak huni 2023. Kita di posisi 7 dengan nilai 72,2 dari maksimal 100 poin,” sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa.

Skor itu didasarkan pada survei persepsi warga terkait 28 indikator. Yaitu mencakup fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, transportasi, keamanan, pengelolaan sampah, sampai pelayanan pemerintah di masing-masing kota.

Survei IAP ini melibatkan lebih dari 20 ribu responden dari 52 kota yang tersebar di 32 provinsi Indonesia. Responden dipilih secara acak, tingkat toleransi kesalahan (margin of error) survei 5 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

IAP menafsirkan terminologi kota layak huni sebagai istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal. Juga sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya).

Baca Juga :  Oknum Pejabat Penggadai Modis Harus Disanksi

Sebuah kota layak huni dapat dikatakan sebagai kota ideal berdasarkan indikator-indikator yang diberikan. Seperti ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya). Berikutnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya). Lalu ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas, keamanan dan keselamatan, kualitas lingkungan, dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Parameternya sangat jelas di sana. Ada pelayanan dasar yang harus dipenuhi dan Kota Mataram sudah memenuhi itu. Secara fisik kita juga melihat Kota Mataram ini kompetitif dan nyaman. Semua orang saya pikir bisa membuktikan sendiri keadaannya di lapangan bagaimana dari keamanannya, aksesibilitasnya terhadap pelayanan publik.

Banyak hal lah yang sudah kita penuhi,” katanya.
Salah satu parameter lainnya adalah terciptanya kerukunan umat beragama. Di mana warga Kota Mataram bisa dengan bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya. “Itu salah satu parameternya,” ungkapnya.

Kedepannya predikat kota layak huni diharapkan bisa terus dipertahankan. Kenyamanan ini bukan hanya untuk warga Kota Mataram saja. Melainkan untuk seluruh masyarakat yang beraktivitas di Kota Mataram. “Karena kan kita selalu dikunjungi oleh warga dari luar kota,” terangnya.

Baca Juga :  Dewan Dorong Mutasi Pejabat Disegerakan

Pesan kuat dari Kota Mataram yang mengusung visi harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri (Harum) menjadi nilai positif yang terus digaungkan. “Pemerintah itu hadir untuk semua pihak. Bagaimana ruang publik ini dibuat nyaman untuk semua aktivitas di kota. Kita sudah on the track,” jelasnya.

Sebagai informasi, Indonesia Most Livable City Index (MLCI) merupakan survei yang berbasis pada persepsi warga kota mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Indeks yang dihasilkan ditujukan untuk memberi masukan dan sebagai umpan balik bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam proses perencanaan dan pembangunan perkotaan.
IAP sendiri adalah organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota tertua dan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1971.

IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota, juga antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan dunia internasional. (gal)

Komentar Anda