PRAYA – Pemkab Lombok Tengah bersama Pemprov NTB saat ini masih terus mematangkan komposisi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2024 mendatang dengan mempertimbangkan usulan dari KPU, Bawaslu dan pihak lainnya. Salah satu pembahasan yang krusial yakni terkait besaran alokasi dana sharing dari Pemprov NTB. Mengingat, dalam pilkada serentak tahun 2024 mendatang tidak hanya memilih bupati dan wakil bupati tapi juga memilih Gubernur dan wakil gubernur. Di mana dalam pembahasan awal oleh Pemprov NTB sudah menyatakan komitmen untuk memberikan dana sharing pelaksanaan pilkada serentak. Hanya saja besaran dana sharing yang diajukan oleh Pemprov NTB dirasa masih jauh dari harapan yang membuat pemda mengajukan penolakan besaran dana sharing itu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Taufikurrahman Puanote menyatakan, untuk pilkada serentak dari KPU saja mengusulkan anggaran hingga mencapai Rp 55 miliar dan sisanya dari Bawaslu hampir Rp 30 miliar. Usulan ini masih dalam proses karena masih ada beberapa pembahasan sebelum berbagai usulan itu disetujui. “Jadi usulan ini kita sesuaikan nantinya dengan standar daerah juga, makanya masih perlu kita koreksi. Termasuk adanya peranan dari Pemprov NTB dalam bentuk sharing, sudah ada beberapa aitem kesepakatan antara pemda dan Pemprov NTB. Tapi kita masih mengajukan penolakan terhadap aitem shrring yang direncanakan oleh Pemprov NTB,” ungkap Taufikurrahman Puanote, Minggu (25/6).
Penolakan ini dilakukan karena besaran dana sharing yang ditawarkan oleh Pemprov NTB dianggap masih sangat minim. “Jadi kita berharap agar Pemprov NTB lebih proforsional mengambil peran untuk menyukseskan pemilu. Karena besaran dana sharing yang diusulkan masih sangat sedikit dan jika ditotal hanya 4 persen saja direncanakan dan kita berharap sharing-nya bisa lebih banyak lagi,” terangnya.
Selain melihat besaran luas wilayah Lombok Tengah yang begitu besar, Pemprov NTB juga seharusnya melihat kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. “Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah pemilih begitu besar, seharusnya kita berharap Pemprov NTB memberikan peran lebih. Harus ada angka-angka yang proporsional dalam perhitungan sharring ini. Sehingga harapan kita Pemprov NTB menjadikan pembiayaan TPS ini sebagai urusan bersama karena memang di TPS ini beban pembiayaan yang berat,” tambahnya.
Pihaknya juga sudah mengajukan penolakan jumlah dana sharring ini ke Pemprov NTB agar bisa melihat secara proporsional, bukan berarti sama banyak dengan kabupaten/kota lainnya tapi harus dilihat dari tanggung jawab. Terlebih Lombok Tengah sudah membuktikan bagaimana keberhasilan dari berjalannya pesta demokrsi. “Melihat hal itu, maka kenapa tidak Pemprov NTB bisa membantu kita,” terangnya. (met)
