GIRI MENANG – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat meningkat menjadi 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, naik dari sebelumnya sebanyak sekitar 99 ribu atau 13,39 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat menyebut dari perhitungan angka, kemiskinan di Lombok Barat naik. Akan tetapi, dari sisi kedalaman dan keparahan, kemiskinan Lobar membaik. “Dari segi angka, kemiskinan naik di Lombok Barat, “ kata Kepala BPS Lobar Lalu Supratna kemarin (12/12).
Bertambahnya warga miskin dipicu oleh inflasi daerah akibat kebijakan kenaikan harga seperti kenaikan harga BBM. Supratna menerangkan, dilihat tiga variabel, P0 (angka kemiskinan) yang bertambah jadi 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, dari sebelumnya. Sedangkan P1 atau kedalaman kemiskinan dan P2 atau kemiskinan ekstrem justru membaik. “ P1 kedalaman kemiskinan, dan P2 keparahan kemiskinan (ekstrem) membaik. Cuma yang jadi persoalan P0 atau angka kemiskinan yang bertambah,”jelasnya.
Dijelaskan P0 ini disumbang oleh warga yang tadinya berada di atas garis kemiskinan atau hampir miskin. Begitu ada kebijakan baru dari pemerintah berimbas terhadap terjadinya kenaikan harga BBM, harga beras dan bahan pokok naik, sehingga terjadi inflasi. “ Dampaknya sedikit saja terjadi gejolak (inflasi), mereka yang tadinya di garis kemiskinan maka mereka jatuh miskin,” jelasnya.
Untuk mencegah itu, tentu perlu dikendalikan inflasi melalui program Pemda. Kemudian sentuhan untuk recovery ekonomi warga. Kemudian kemiskinan ekstrem juga lebih baik dari sisi pemerataannya. Bahkan Lobar mendapatkan penghargaan tambahan insentif dari pusat.
Sementara itu
Kabid Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho menyebut, jumlah penduduk miskin tahun ini 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, naik 0,28 persen atau 3.000 lebih dari sebelumnya. Tapi menurutnya, kenaikan hampir di semua daerah.
Berdasarkan data tersebut, dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan atau P1 justru menurun dari 1,82 persen tahun 2022 menjadi 1,78 persen tahun 2023 atau terdapat penurunan 0,04 persen. Sedangkan untuk P2 atau indeks keparahan kemiskinan stagnan pada angka 0,40 persen. Kalau melihat angka penambahan warga miskin ini apakah dari kalangan warga di atas garis kemiskinan, di garis kemarin, P1 atau P2, dari informasi BPS disebabkan oleh inflasi. Dari data yang diperoleh pihaknya, perbandingan inflasi Oktober tahun 2022 dan Oktober 2023 terdapat kenaikan 2,15. Dengan kenaikan jumlah penduduk miskin ini pihak Pemda tahun 2024 tetap fokus pada penanganan kemiskinan.(ami)
