MATARAM — Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Yek Agil yang juga Ketua DPW PKS NTB, meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi agar bekerja lebih cepat. Pasalnya, masyarakat NTB menunggu kerja cepat Pj Gubernur dalam mereaslisasikan program yang ada, sesuai dengan amanah, tugas dan tanggung jawab yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harus bekerja cepat. Masyarakat NTB menunggu kerja Pj Gubernur,” tegas pria asal Lombok Tengah, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (31/10).
Dia mengingatkan agar Pj Gubernur tidak terjebak dengan euforia yang terlalu lama dan berlebihan. Mengingat pihaknya sejauh ini belum melihat ada gebrakan dan terobosan yang dilakukan Pj Gubernur sejak dilantik pada 19 September lalu.
Sebab itu, pihaknya masih menunggu adanya gebrakan dan terobosan yang dilakukan Pj Gubernur hingga akhir November mendatang. “Kita ingatkan Pj Gubernur fokus bekerja, dan jangan euforia terlalu lama,” imbuhnya.
Terkait program Zul-Rohmi yang tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur, bahkan cenderung Pj Gubernur membuat program baru. Yek Agil tidak menampik hal tersebut. Dia mengaku PKS menangkap pembicaraan di tingkat publik terkait kesan program Zul-Rohmi yang strategis tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur.
Walau begitu pihaknya sejauh ini belum melihat dokumen resmi terkait program yang dicanangkan Pj Gubernur, maupun program strategis Zul-Rohmi apa dilanjutkan atau tidak oleh Pj Gubernur, serta aplikasi program itu di lapangan. “Kita belum lihat dokumen resmi terkait itu, dan juga aplikasinya,” terangnya.
Dia menegaskan PKS tentu akan mengawasi dan mempersoalkan jika program Zul-Rohmi dihilangkan, lebih-lebih kalau yang dilakukan Pj Gubernur bertentangan dengan regulasi yang ada. Apalagi kalau sampai menimbulkan kegaduhan publik, sehingga tidak produktif bagi pembangunan dan kondusifitas di daerah.
Dia berharap program Zul-Rohmi yang bersifat strategis bisa tetap dilanjutkan oleh Pj Gubernur. Dengan begitu ada keberlanjutan dan kesinambungan program yang ada, dan bisa memberikan dampak luas bagi masyarakat di NTB.
Dia mengatakan Fraksi PKS akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur pada akhir November ini untuk sikap politik fraksi. Dan itu juga sebagai bahan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tahap awal 3 bulan pertama. “Dan sejauh ini masih kita pantau (apakah program Zul-Rohmi dilanjutkan atau tidak, red),” ucapnya.
Namun demikian, Yek Agil menegaskan bahwa sampai saat ini dukungan terus diberikan Fraksi PKS kepada Pj Gubernur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih Fraksi PKS adalah satu-satunya fraksi yang menempatkan Lalu Gita Ariadi dalam nomor urut 1 pengajuan usulan nama Pj Gubernur ke lembaga DPRD untuk diteruskan ke Mendagri.
PKS mengikuti keinginan masyarakat NTB, agar Pj Gubernur adalah putra daerah, dan juga sedang bertugas di NTB. “Memang butuh waktu untuk beliau menyesuaikan dengan kerja kerja sebagai Pj Gubenur,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Lesa Demarkasi NTB, Hasat Massat mengatakan Pj Gubernur dengan waktu pemerintahan yang sangat pendek, serta kewenangan yang sangat terbatas, sebaiknya melakukan hal-hal yang substantif.
Pj Gubernur diharapkan melakukan konsolidasi dengan para Kepala OPD lingkup Pemprov, dan minta mereka mempresentasikan programnya, mana plus minus yang perlu dilanjutkan dan yang harus dibenahi.
Berikut lakukan evaluasi bareng dengan Bupati dan Walikota se-NTB, dan meminta pendapat serta masukan mereka. “Dengan demikian situasi pembangunan utuh untuk mengawali pemerintahannya. Demikian juga program-program unggulan pusat harus menjadi fokus untuk dilanjutkan,” tandas Hasan.
Sementara Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB memastikan program unggulan Zul-Rohmi, yakni Zero Waste (nol sampah) akan tetap berlanjut di tahun 2024.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PSPPL) Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) NTB, Firmansyah mengatakan urusan lingkungan dan pengolahan sampah adalah program lintas rezim. Artinya, meskipun ada pergantian kepemimpinan yang baru, maka tidak lantas mengubah kebijakan yang lama.
“Program lingkungan tetap menjadi prioritas di eranya Pak Pj Gubernur (Lalu Gita Ariadi, red) juga. Jadi urusan lingkungan itu adalah kebijakan lintas waktu. Tidak ada perubahan, yang ada adalah upaya percepatan,” ungkap Firmansyah saat ditemui di ruangannya, Selasa (31/10).
Menariknya, Firmansyah mengaku belum lama ini sempat bertemu dengan mantan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, yang pada kesempatan itu juga menyampaikan harapan agar program lingkungan yang dicanangkan olehnya itu dapat dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang.
“Beliau menyampaikan bahwa program lingkungan ini adalah program sepanjang zaman. Jadi mau siapapun yang menjadi pimpinanya, mau tidak mau, suka tidak suka dia akan menjadikan program lingkungan sebagai program prioritas,” katanya.
Seperti gayung bersambut, untuk program lingkungan ini lanjut Firmansyah, Pj Gubernur juga ingin agar penyelesaian masalah sampah dapat dilakukan menyasar ke desa-desa. Salah satunya dengan mengintegrasikan melalui program Jumat Salam.
Hanya saja Firmansyah belum mengetahui pasti berapa jumlah anggaran yang khusus disiapkan untuk program lingkungan ini oleh Pemprov di tahun 2024. Namun yang pasti, untuk tahun ini Pemprov telah menganggarkan sebanyak Rp 4,2 miliar untuk program Zero Waste.
Adapun anggaran sebesar Rp 4,2 miliar itu dialokasikan untuk sejumlah kegiatan yang mendukung suksesnya program Zero Waste seperti pembinaan, dan revitalisasi TPS3R. Dan yang paling besar adalah dukungan untuk pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) pengelolaan sampah. Diantaranya rumah magot, penyediaan kendaraan roda tiga, pengadaan mesin cacah dibeberapa tempat serta mesin pres dan alat bor biopori untuk Kampung Iklim.
“Distribusinya (Sarpras, red) tidak ke Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi ke kelompok masyarakat. Dimana yang kita optimalkan adalah mereka yang sudah punya inisiatif,” terangnya.
Di tahun 2024, DLHK sambung Firmansyah, akan lebih fokus pada kegiatan pengelolaan sampah organik. Salah satunya melalui pembinaan yang berbasis pengelolaan sampah organik, serta memperbanyak sarana dan prasaranan yang juga berbasis sampah organic, seperti komoser bag, rumah magot dan lainnya. Lalu revitalisasi TPS3R, pengelohan sampah berbasis sekolah dan penerapan eco office di kantor-kantor dinas.
“Kita berharap jika pengolahan sampah organik ke landfill paling tidak satu persoalan bisa berkurang. Karena kan penghasil lindi itu sampah organik. Kalau sampah organik berkurang masuk ke landfill, maka sampah akan berkurang banyak,” harapnya. (yan/rat)
