Penghapusan Honorer Tunggu Juklak-Juknis

H Lalu Gita Ariadi (Faisal haris/radar lombok)

MATARAM – Rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mulai disiapkan pemerintah daerah. Tak terkecuali Pemprov NTB yang mulai menyiapkan berlakukan rencana tersebut.

Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi mengatakan, pihaknya akan mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. “Kita tetap mengikuti petunjuk pusat yang atur juklak dan juknisnya bagaimana. Itu yang kita akan pedomani,” katanya saat ditemui di gedung DPRD NTB, Rabu (18/5).

Hal tersebut akan dilakukan seperti hal ketika ada aturan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan yang diangkat jadi tenaga PPPK. “Dan itu nanti kita akan ikuti kalau sudah ada juklak dan juknisnya,” sambungnya.

Mengenai berapa jumlah tenaga honorer khususnya di Pemprov NTB yang akan dihapus, Gita mengaku, belum dapat diputuskan karena pihaknya masih menunggu berapa kuota yang akan diberhentikan. “Jadi kita nanti akan nunggu kuota dari pusat juga soal berapa yang akan dihapus. Karena saat PPPK kita dapat kuota 4.442 orang, ada yang sedang berproses di BKN. Jadi kita mengikuti apa yang di pemerintah pusat untuk bagaimana juklak juknisnya supaya tidak salah,” pungkasnya.

Senada juga disampaikan Kepala BKD NTB Muhammad Nasir, bahwa sejauh ini regulasi atas rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah belum diterima. Jika sudah ada regulasi maka pihaknya akan menindaklanjuti di daerah. “Belum ada regulasi untuk menghapus tenaga kontrak. Jika sudah ada regulasi tentu kami akan laksanakan,” tambahnya.

BACA JUGA :  Juara II, Sulis Lanjutkan Karir di Ibu Kota

Mengingat hal itu masih wacana, lanjut Nasir, maka pihaknya belum dapat memberikan solusi soal bagaimana teknis pelaksanaan ketika nanti wacana tersebut menjadi keputusan. “Jadi kalau ditanya bagaimana solusi tentunya harus ada aturan yang menjadi payung hukumnya. Termasuk juga di kabupaten kota,” tambahnya.

Nasir menyebutkan jumlah tenaga honorer dilingkup Pemprov NTB yang tersebar di semua organisasi parangkat daerah (OPD) tembus angka 6 ribu orang lebih. “Ada 6.618 orang tenaga honorer yang tersebar di semua OPD,” sebutnya.

Sementara Seketaris Komisi I DPRD NTB, H Rais Ishak angka bicara soal rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Meski hal ini masih sekadar wacana. Namun menurutnya, kalaupun wacana itu nanti diterapkan pemerintah tentu sangat wajar. “Karena jika kita kembali terhadap aturan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2015 sudah sangat jelas dikatakan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Sehingga muncullah macam-macam istilah kemudian, ada K-1, K2 dan sekarang ini muncul namanya PPPK,” ujarnya.

Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini menaruh harapan kepada pemerintah supaya dapat kemudian mengurangi pengangguran. Kelaupun ada pembatasan terhadap pengangkatan CPNS atau penghapusan tenaga honorer yang tentu sudah melalui kajian yang matang dilakukan pemerintah. “Terkait ada keinginan untuk menghapus (tenaga honorer) saya kira ini sangat wajar. Kalau melihat kondisi bangsa dalam penganggaran kita ini. Tapi kalau tidak ada pembatasan kita khawatir setiap tahun ada pengangkatan tenaga honorer yang saya katakan belum tentu jelas pekerjaan itu,” terangnya.

BACA JUGA :  Pemprov Libatkan Satgas Investasi Selesaikan Kasus GTI

Ia juga mengatakan, terhadap tenaga honorer yang sudah ada saat ini, pemerintah harus mencari jalan keluar. Apalagi tenaga honorer yang sudah masuk dibeberapa dinas diseluruh instansi pemerintah harus dipikirkan solusi yang kira-kira dapat diberikan kepada mereka. Kerena menurutnya jika terjadi penghapusan tenaga honorer maka akan menjadi atau menambah angka pengangguran. “Maka apa solusinya. Begitulah dorongan kita  khususnya di pemerintah provinsi NTB jika kebijakan nasional itu turun, terhadap (penghapusan) tenaga honorer yang saat ini sedang mengabdi di daerah kita. Harus ada reward terhadap pengabdian itu,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi I DPRD NTB menyarankan Pemprov NTB harus melakukan kajian bersama dengan tim khusus untuk bagaimana mengatasi persoalan tersebut. “Mungkin kalau kami sedarhananya, apakah dengan pemutusan itu agar bagaimana mereka dapat berdaya agar dipersiapkan dana taliasih untuk diberikan kepada mereka sebagai modal kerja,” sarannya.

Di samping itu, sambungnya, tenaga honorer agar diberikan pelatihan untuk dibentuk skillnya dengan diklasifikasi mereka ingin dilatih soal apa. Baru setelah selesai pelatihan baru mereka diberikan dana taliasih sebagai modal usaha. “Saya kira ini salah satu dari pikiran saya. Tapi mungkin ada tim-tim ahli, kawan yang lain itu punya pikiran yang lain. Yang jelas kita berharap jika kebijakan nasional itu turun (penghapusan honorer) maka pemerintah daerah harus segara memikirkan salah keluarnya,” pungkasnya. (sal)