JAKARTA – Kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang hari natal dan tahun baru (Nataru), harus segera diambil guna mengantisipasi minusnya neraca produksi konsumsi yang dialami oleh sebagian besar wilayah pertanian di Indonesia.
‘’Ketersediaan cadangan pangan merupakan faktor kunci menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Namun, menurunnya produksi tanaman pangan mengakibatkan harga pangan melambung tinggi, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam,’’ kata Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, secara nasional ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari – Desember 2023, termasuk dalam menghadapi Nataru, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Walaupun demikian, masih ada beberapa komoditas pangan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga masih perlu diimpor.
‘’Beberapa komoditi yang masih perlu diimpor meliputi, beras, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula. Untuk beras, produksi beras dari dalam negeri mencukupi, yaitu sebesar 30,8 juta ton, sedangkan total kebutuhan sebesar 30,6 juta ton. Namun demikian, perlu dilakukan impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah,’’ jelas Mentan Andi Amran.
Mentan Andi Amran menambahkan, Kementan memiliki langkah untuk menekan penurunan produksi akibat mundurnya musim tanam karena kemarau panjang yang melanda Tanah Air dan peristiwa el nino yang telah mengakibatkan lebih dari 735 juta penduduk dunia terdampak kelaparan, yaitu dengan melakukan tanam cepat.
‘’Kementan memastikan daerah-daerah irigasi yang dapat ditanami untuk segera ditanami. Ada sekitar 1-1,5 juta hektare yang diupayakan untuk dilakukan tanam culik atau dalam istilah pertanian artinya proses tanam segera setelah selesai panen,’’ ujar Andi Amran yang kembali menjabat sebagai Mentan sejak dilantik pada 25 Oktober lalu.
Sementara itu, Senator asal Kepulauan Riau (Kepri), Richard Hamonangan Pasaribu mengatakan, skema pengolahan pertanian saat ini belum sebanding dengan potensi pangan Indonesia yang sangat tinggi.
‘’Dari segi ketersediaan lahan maupun kesuburan tanah, negara kita memiliki potensi penghasil produk pangan yang sangat tinggi asal dikelola dengan maksimal. Misalnya untuk pupuk, pertanian kita sangat bergantung dengan ketersediaan pupuk kimia yang seringkali langka dan mahal, padahal kita memiliki alternatif untuk mengelola pupuk alami yang bahan bakunya melimpah di tanah air,’’ kata Richard.
Senada dengan Richard, Senator asal Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya juga menyayangkan pengelolaan lahan yang hanya berfokus pada pengelolaan lahan pertanian existing, bukan justru membuka lumbung pangan nasional di daerah lain.
‘’Sebaiknya dibuat kebijakan jangka panjang agar pengelolaan pertanian diperluas, jangan hanya bergantung dari pasokan hasil dari lumbung di Jawa saja. Masih banyak lahan-lahan di luar Pulau Jawa yang jika dikelola dengan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus terus melakukan impor,’’ kata Christiandy Sanjaya.
Menutup rapat tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Aji Mirni Mawarni berharap ada evaluasi sistem infrastruktur pengelolaan pertanian agar produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan penduduk.
‘’Kementerian Pertanian harus bersinergi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Karena apabila lahan pertanian dapat diperluas dan ditanami maksimal serta produksi tani meningkat, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan pasokan pangan, terutama di hari raya dan tahun baru seperti sekarang,’’ ungkap Aji Mirni Mawarni.(RL)
