MATARAM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengaktifkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 tahun 2023, tentang pembatasan pengiriman gabah ke luar daerah. Payung hukum ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan stok beras dalam daerah.
“Bila perlu di pelabuhan, atau di titik-titik pintu keluar pelabuhan dipasang spanduk besar-besar, “Gabah Dilarang Keluar”. Misalnya di wilayah Sumbawa atau Lombok, sambil kita menjaga stok kebutuhan lokal kita,” kata Asisten II Setda NTB, Fathul Gani.
Namun ketika ketersediaan beras dalam daerah sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka petani dipersilakan untuk menjual kembali gabahnya ke luar daerah. “Kebutuhan lokal ini yang kita prioritaskan. Harapan kita supaya kisaran harga beras itu bisa bersahabat. Artinya petani juga merasakan kenaikannya, dan konsumen juga tidak terlalu diberatkan,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB itu menambahkan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan beberapa OPD dan stakeholder terkait perihal ketersediaan beras di dalam daerah.
Informasi yang didapat dari Bulog, bahwa 36 ribu ton beras dari luar akan datang dalam waktu dekat.
Puluhan ribu ton ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB hingga Mei 2024 mendatang. “Kita agak sedikit lega dengan stok kita yang 36 ribu. Puasa dan lebaran Insya Allah aman,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk tidak panic buying atau belanja dengan jumlah yang berlebihan dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok di pasar menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024.
“Masyarakat kita harapkan membeli sesuai kebutuhan, karena kita ini sudah panen. Jangan menimbulkan kepanikan bahwa seolah-olah beras Bulog tidak ada di lapangan (pasaran),” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, Abdul Aziz.
Pemprov NTB memastikan stok beras dalam daerah masih aman, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Aziz juga menyebut stok beras di Gudang Bulog saat ini sekitar 3.300 ton. Ditambah beras dalam perjalanan yang didatangkan dari luar daerah sebanyak 36 ribu ton, belum lagi petani lokal yang sudah mulai panen gabah. “Itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua bulan ke depan,” jelasnya.
Untuk menekan harga beras di pasaran, Pemprov NTB juga rutin menggelar gerakan pangan murah di desa-desa dan kelurahan. Dalam operasi pasar murah itu, pemerintah sengaja melakukan pembatasan pembelian beras.
Tujuannya, supaya jangan sampai ada oknum pengusaha yang mengambil kesempatan untuk memasok beras SPHP, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Inilah yang menjadi tugas Kepolisian dan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan.
“Walaupun belum kejadian, perlu diantisipasi jangan sampai terjadi. Itu kenapa ada Satgas dan Reskrim terlibat disitu, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan ditengah kesempitan,” tegasnya.
Senada, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir ataupun panik terkait stok beras di lapangan. Bulog kata Nelly, sudah menyediakan kuota khusus untuk penyaluran beras murah melalui operasi pasar. “Sehingga masyarakat kami harapkan membeli dengan tenang, karena jumlahnya sudah pasti,” ujarnya.
Pemprov NTB bekerjasama dengan Disdag Kabupaten/Kota dan Bulog, berencana akan lebih sering melakukan operasi pasar, guna menstabilkan harga beras di pasaran. Lokasinya akan menyasar ke kelurahan-kelurahan di Kota Mataram dan beberapa desa di Kabupaten/Kota.
“Untuk ketersediaan kita masih ada, dan masih aman. Alhamdulillah kita juga sudah mulai panen, walaupun tidak panen raya. Tapi dengan adanya panen di beberapa titik, itu juga sudah mempengaruhi harga beras,” ujarnya.
Meskipun tidak sampai menurunkan harga beras saat ini, setidaknya dengan dilaksanakannya operasi pasar di sejumlah titik di NTB harga beras menjadi lebih stabil. Beberapa penyelenggara operasi pasar murah juga telah menyediakan kupon bagi masyarakat yang datang membeli beras SPHP, demi menghindari adanya desak-desakan dan punic buying masyarakat.
“Karena dia tidak mungkin mempengaruhi harga beras pedagang yang sudah dibeli mahal. Tapi dia memberi pilihan ke konsumen, bahwa ada beras murah di pasar. Sehingga konsumen tidak kesulitan membeli beras,” tegasnya. (rat)
