MATARAM-Gubernur NTB Zulkieflimansyah membantah tudingan melakukan kampanye terselubung dalam agenda kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Sumbawa belakangan ini.
Sebelumnya Zulkieflimansyah yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB itu dituding oleh Ketua Tim Pemenangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam) Syamsul Fikri melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan Dewi Noviany, yang maju Pilkada Sumbawa bersama Mahmud Abdullah dalam paket Haji Mo-Novi. Dewi Noviany adalah adik kandung Zulkieflimansyah. “Tidak ada itu (kampanye terselubung),” tegas Gubernur saat dikonfirmasi.
Kunker yang dilakukan ke Kabupaten Sumbawa lanjutnya, untuk memastikan sejumlah program pemerintah di kabupaten tersebut. Misalnya, pemerintah pusat menunjuk Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi food estate. Kemudian rencana pembangunan kampus baru di Desa Penyaring yakni Institut Agama Islam Sumbawa dan sejumlah program daerah lainnya. Sebagai kepala daerah, dirinya harus memastikan program pemerintah terlaksana dengan baik. Sehingga harus tetap dikontrol dan diawasi pelaksanaannya. “Dan itu harus kita tongkrongi agar pelaksanaan program itu bisa berjalan,” terangnya.
Adapun soal tudingan tersebut, Gubernur mengaku memahami, mengingat kondisi pilkada saat ini sedang sensitif. Gubernur pun mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pilkada dengan riang gembira. “Jangan sampai perbedaan pilihan, berbeda calon, menghilangkan akal sehat kita. Jangan sampai membuat kita kehilangan rasa persaudaraan,” terangnya.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid mengatakan, dalam pilkada, kepala daerah sangat rentan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memenangkan paslon tertentu di pilkada. Sehingga sangat wajar, jika ada pihak resisten terhadap kunker yang dilakukan Gubernur ke Sumbawa itu. “Tetap akan ada resistensi antara jabatan dan kepentingan politik dalam pilkada,” tambahnya.
Namun demikian, sebagai kepala daerah harus tetap menjaga netralitas dan fair play dalam pertarungan pilkada. Mengingat dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah, itu ada potensi mengarahkan program pemerintah daerah yang bisa menguntungkan paslon tertentu.
Dan jika memang ada bukti Gubernur melakukan kampanye terselubung dalam kunker tersebut, sebaiknya Bawaslu memanggil Gubernur untuk diklarifikasi sehingga tidak menjadi bola liar yang berpotensi memunculkan situasi tidak kondusif dan pertarungan pilkada menjadi tidak fair. “Sebaiknya Bawaslu segera klarifikasi Gubernur terkait hal tersebut, sehingga hal itu tidak terulang kembali,” pungkasnya. (yan)
