MATARAM–Proses penilaian Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2024 saat ini telah memasuki tahap tingkat provinsi. Kanwil Kemenkumham NTB selaku penanggung jawab dalam gelaran PJA ini melaksanakan kegiatan penilaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB pada Senin (29/4).
Kegiatan seleksi yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh Panitia Seleksi Provinsi yang terdiri dari unsur Sekretrariat Daerah Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB, Biro Hukum Setda Prov. NTB, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.
“Peserta kategori Non-Litigation Peacemaker menjelaskan mengenai pengalaman penyelesaian sengketa; kebijakan yang Solutif, Inklusif, Akomodatif, dan Partisipatif (SIAP); ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; dan Inovasi dalam penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Seluruh peserta memberikan penjelasan dengan disertai data dukung terkait dengan pertanyaan untuk menguatkan jawaban yang telah disampaikan,” ungkap Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham NTB Puri Adriatik Chasanova.
Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial dan Budaya Dinas PMPD-Dukcapil, Teguh Gatot Yuwono menyampaikan bahwa panitia telah menyelesaikan penilaian dengan melakukan rekap hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 kepala desa/lurah yang menjadi peserta telah didapatkan hasil yang maksimal. Peserta yang mengikuti Penilaian di tingkat Provinsi akan mengikuti tahapan penilaian Tingkat Nasional.
Sedangkan penilaian peserta kategori Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) akan dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2024. Terdapat 22 desa/kelurahan yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi Daerah untuk mengikuti penilaian tingkat provinsi. Anubhawa Sasana Jagaddhita adalah anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan telah menyampaikan bahwa Kepala Desa/ Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai Hakim Perdamaian nantinya akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi langsung dari Menkumham Yasonna H. Laoly. (Huda)
