SELONG – Lombok Timur mendapat kucuran dana desa (DD) di tahun 2024 mencapai angka Rp 281 miliar lebih. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2023 yang jumlahnya Rp 277 miliar lebih.
Hal tersebut dikatakan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur Salmun Rahman. Disampaikannya, besaran dana desa yang didapatkan Lombok Timur di 2024 mendatang meningkat sekitar Rp 3 miliar lebih. Peningkatan dana desa ini tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa. ” Penggunaan dana desa ini kan sudah jelas regulasinya. Terutama berkaitan dengan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa,” kata Salmun Rahman.
Berbagai program prioritas yang harus ditangani melalui dana desa ini di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting termasuk juga ketahanan pangan. Dari sekian jumlah dana desa yang diterima setiap tahunnya oleh desa tersebut, semuanya telah ditentukan persesentase alokasi penggunaannya. ” Makanya kita selalu mengingatkan ke semua Kades untuk mengikuti ketentuan pelaksanaan penggunaan dana desa ini. Penggunaan dana desa ini juga harus disesuaikan dengan APBDesnya,” kata dia.
Tidak hanya itu, dia juga berharap peningkatan dana desa ini juga supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh desa itu untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Untuk mewujudkan itu pemerintah dituntut supaya lebih kreatif agar mengembangkan BUMDes dalam upaya mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat di bawah. ” Kita harus bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin dana desa ini. Soalnya dana desa ini tak selamanya akan tetap ada. Ketika dana desa yang diterima semakin besar maka PADes-nya juga harus meningkatkan,” terang Salmun.
Ketika dana desa ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin terutama untuk berbagai program prioritas, maka tak dipungkiri desa tersebut akan semakin maju dan perekonomian masyarakat juga akan semakin baik ” Misalnya untuk program ketahanan pangan, dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur fisik seperti lahan pertanian berupa jalan tani. Tapi hal lain yang lebih kita harapkan adalah bagaimana dana desa itu bisa lebih dimaksimalkan untuk mendorong sektor perekonomian,” tutup Salmun. (lie)
