GIRI MENANG – Bantuan pangan (Bapang) berupa beras sebanyak 10 kilogram akan mulai disalurkan pekan ini. Namun di tingkat desa, penyaluran bantuan diminta ditunda dengan alasan data penerima masih rancu karena tidak menggunakan data tahun 2023. Sejumlah Kades meminta penundaan, bahkan ada yang menolak penyaluran sebelum ada perbaikan data.
Seperti yang diungkapkan Kades Bagek Polak Amir Amraen Putra. Pihaknya sudah menerima data penerima bantuan beras ini. Namun data yang diterima berbeda dengan data tahun lalu. Ada masyarakat kategori miskin peringkat satu malah tidak masuk sebagai penerima.” Data yang sekarang ini tidak sesuai. Masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tidak mendapatkan. Yang tidak layak mendapatkan justru mendapat bantuan beras ini,” kata Amir saat dikonfirmasi kemarin (24/1).
Untuk data masyarakat miskin di tingkat desa pihaknya sudah memiliki peringkat kemiskinan masyarakat. Ternyata setelah dicek nama-nama yang keluar sebagai penerima, banyak warga yang peringkat ekonomi lebih rendah dari yang dapat bantuan ini malah tidak masuk sebagai penerima bantuan.” Saya tidak mau lagi seperti ini terus-menerus, sehingga kita ingin setop dulu agar dilakukan perbaikan data,” tegasnya.
Tahun lalu Pemda meminta desa untuk menyalurkan beras sesuai dengan data yang sudah keluar. Sambil jalan dilakukan perbaikan. Namun ternyata tahun ini tidak ada juga perbaikan, malah lebih rancu lagi sehingga terkesan pemerintah daerah ini tidak serius dalam melakukan perbaikan data. “ Kalau terus menerus seperti ini, yang rugi masyarakat yang benar-benar miskin, kalau kita salurkan, akan jadi permasalahan sosial, kades yang akan menjadi sasaran masyarakat,” ungkapnya.
Jika bantuan ini diterima sama saja dirinya menaruh bom waktu karena gejolak sosial di masyarakat akan meledak jika bantuan ini disalurkan dalam kondisi data seperti ini. Dari beberapa tahun ini pihak terkait yang berhubungan langsung dengan data ini tidak berbuat apa-apa, sehingga pihaknya mempertanyakan kinerja dari pihak yang mengeluarkan data ini. Sebagai bentuk protes, pihaknya belum mau menerima penyaluran beras ini, sebelum dilakukan perbaikan data.” Saya belum mau menerima penyaluran beras ini, jumlah penerima di desa saya sekitar 700 KK,” ungkapnya.
Kepala Desa Gapuk Nurdin juga menyatakan hal yang sama. Ia belum mau menerima beras ini karena data penerima yang masih rancu. “ Datanya masih rancu penerima bantuan ini, ” ujarnya.
Nurdin mengatakan perangkatnya menolak beras bantuan ini. Sebagai bentuk penolakan tersebut, Kades dan para Kadus bersama BPD membuat berita acara penolakan. Penolakan itu disebabkan penerima bantuan jauh drastis berkurang dan pengurangan secara sepihak hampir 88-90 persen dari data sebelumnya. Sehingga hal ini menyebabkan terjadi gejolak di bawah lantaran timbul kecemburuan sosial di masyarakat.
Nurdin menegaskan penerima bantuan beras di desanya berkurang sangat drastis. Dari awalnya yang biasa disalurkan sebanyak 1.215 jiwa, menjadi 238 jiwa. Terdapat pengurangan 977 jiwa.”Atas dasar itulah kami bersama para Kadus dan BPD menolak bantuan ini disalurkan. Karena Ini terjadi tsunami pengurangan bantuan ke warga kami,”tegas Kades Gapuk.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat Damayanti Widyaningrum mengatakan pihak Bapanas (Badan Pangan Nasional) hanya menggunakan data Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bappenas.
Selanjutnya Kemenko langsung koordinasi dengan Bapanas. Dan Bapanas berkoordinasi dengan pihak Bulog selaku eksekutor penyedia beras.” Kita pengguna data. Kalau data dari Kemenko PMK. Kami tidak tahu data itu dapat dari mana,” ungkapnya.
Bahkan, data penerima bantuan ini pun berbeda dari sebelumnya. Kali ini bertambah, dari 89 ribu naik menjadi 91 ribu atau naik 3 persen. “Tapi data penerima ini berubah,”ujarnya.
Pihaknya sendiri bertugas mengecek kualitas dan kuantitas beras bantuan kemudian disalurkan oleh Bulog.
Terkait persoalan data penerima di desa Gapuk yang banyak berkurang, Bappeda akan melakukan verifikasi dan validasi data tersebut. Namun Verifali ini tidak bisa dilakukan cepat, karena itu dilaksanakan April. “Dan data P3KE ini tidak bisa diubah, perlu dilakukan revisi atau Verifali dulu,”ujarnya.
Kapan merevisi data ini,? Pihaknya berusaha bersama Bappeda dengan langsung Kementerian. Yang jelas soal data ini, pihak pemda menerima dari pusat.(ami)
