SELONG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) kembali mengusulkan anggaran untuk pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Labuhan Haji dalam APBD 2018 mendatang. Namun usulan untuk proyek Labuhan Haji ini kembali dipersoalkan, ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berlangsung di DPRD, Senin kemarin (30/10).
Pembahasan KUA-PPAS dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Diantaranya Kepala Bappenda Lotim, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Namun jalannya rapat paripurna pembahasan KUA–PPAS pun terunda, karena pihak PUPR tidak bisa menghadirkan konsultan perencana pengerjaan Labuhan Haji seperti yang diminta oleh Dewan Lotim.
“Pembahasan KUA-PPAS ini harus kita bedah secara mendalam. Karena dalam KUA-PPAS ini akan menceritakan berbagai permasalahan Dan didalam permasalahan itu juga ada program prioritas yang harus disesuaikan dengan data-data,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, Senin kemarin (30/10).
Dalam pembahasan KUA-PPAS katanya, harus dipaparkan secara rinci program apa saja yang akan dilaksanakan. Termasuk menyangkut masalah Dermaga Labuhan Haji ini. Jangan sampai program yang disampaikan dalam KUA-PPAS itu, dalam pelakasanannya nanti tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dalam KUA-PPAS itu harus dijelaskan semuanya. Misalnya masalah infrastruktur seperti apa? Kalau kebutuhan kita terkait Labuhan Haji itu harus kita ceritakan di KUA PPAS. Jangan nanti yang kita bahas lain, tiba-tiba nanti muncul Labuhan Haji. Kan tidak nyambung,” kata dia.
Diakui, dalam KUA–PPAS memang ada dicantumkan anggaran untuk pengerjaan proyek pembangunan Labuhan Haji. Tapi yang menjadi persoalan, dinas terkait tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang akan dikerjakan, dan manfaat dari Labuhan haji itu jika nanti sudah bisa difungsikan.
Hal seperti itu yang semestinya dijelaskan secara rinci, sehingga arah pembangunan Labuhan Haji yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu jelas tujuannya.
“Itulah yang menjadi persoalan, karena tidak dipaparkan secara rinci. Makanya kita dalam KUA-PPAS ini sepakat dulu untuk tidak membahas anggaran untuk Labuhan Haji ini, sebelum punya grand designnya,” sambung Hasan.
Itu agar tidak terulang seperti tahun sebelumnya, kata dia, dimana pengerjaan proyek Labuhan Haji ini harus jelas perencanaanya. Karenanya, mereka pun sangat mengharapkan kehadiran dari konsultas perencana dalam pembahasan KUA-PPAS itu.
Tapi sayangnya, pihak yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan. “Makanya sebelum ada pemaparan terkait grand design Labuhan Haji dari konsultan perencana, pembahasannya kita tunda dulu,” tegasnya.
Terkait peluang akan disahkannya anggaran untuk Labuhan Haji ini, maka semua itu tergantung dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak terkait. Jika pengerjaan Labuhan Haji perencaannya jelas, dan juga akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Lotim, maka bisa saja anggaran yang diusulkan itu akan disetujui nantinya oleh Dewan.
Tapi sebaliknya anggaran yang diusulkan itu bisa saja ditolak, jika keberadaan Labuhan Haji itu tidak memberikan manfaat untuk kemajuan Lotim sendiri. “Makanya kita ingin mendengar penjelasan dari konsultan perencana. Supaya jelas pemanfaatannya kedepan seperti apa?” ujar dia.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan, mewakili Kadis PUPR Lotim menyampaikan alasan ketikdahadiran pihak konsultan perencana pembangunan Labuhan Haji dalam pembahasan KUA-PPAS.
Namun dalam pembahasan berikutnya, mereka akan mengupayakan untuk bisa menghadirkan pihak konsultan, agar bisa memberikan penjelasan secara rinci terkait perencanaan Labuhan Haji. “Karena Pak Kadis tidak bisa hadir. Jadi mewakili Pak Kadis, kita akan upayakan agar konsultan perencananya bisa hadir nanti,” singkat dia. (lie)
