SELONG – Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur memotong gaji ribuan guru honor di jenjang SD dan SMP. Pemotongan ini dengan dalih melakukan penyesuaian anggaran. Sebelumnya guru mengeluhkan gaji mereka yang telat dibayar oleh Pemda.
Kebijakan pemotongan ini menuai protes para guru honor. Honor yang mereka terima nilainya tidak seberapa, itu pun dipotong. “ Pemotongan yang dilakukan Dikbud ini tentunya membuat kami sangat kecewa. Apalagi pemotongan tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu. Makanya kita sangat sayangkan dengan adanya pemotongan seperti ini,” ungkap ketua Forum Honorer Lombok Timur Sunarno kemarin.
Dalam waktu dekat para guru akan melayangkan surat ke Dikbud meminta digelar pertemuan agar persoalan ini bisa dibahas secara transparan. Dengan pertemuan tersebut nantinya perwakilan guru honor bisa mendengar langsung penjelasan pihak Dikbud.” Sejauh ini kita tidak pernah mendapat penjelasan terkait persoalan ini. Selain pertemuan kita juga berencana turun aksi demo. Terlebih lagi pihak Dikbud setidaknya sudah dua kali mengecewakan kita,” tutupnya.
Sementara itu Kadis Dikbud Lombok Timur Izzuddin menepis telah melakukan pemotongan gaji para guru honor, melainkan hanya sekedar melakukan penyesuian anggaran.”Ini penyesuaian dengan anggaran honorer yang ada. Kalau gajinya kita kurangi untuk membayar yang lain, itu baru namanya pemotongan,” tegasnya.
Anggaran untuk guru honor hanya sebesar Rp 3,8 miliar. Jumlah itu untuk membayar tunggakan gaji selama lima bulan bagi 2.000 lebih guru honor. Penyesuaian jumlah gaji yang dipangkas yaitu sejumlah 150 ribu untuk masing-masing penerima SK. Surat Perintah Kerja (SPK) yang besar gajinya sejumlah Rp 400 ribu hanya dibayar Rp 250 ribu, SK Kelompok Kerja (KK) yang Rp 550 ribu dibayar Rp 400 ribu, dan SK Perjanjian Kerja (PK) yang Rp 650 ribu, dibayar Rp 500 ribu.”Kita lakukan penyesuaian sesuai dengan SK masing-masing,” tutupnya.
Ketua DPRD Lombok Timur Murnan sangat menyayangkan terkait kebijakan pemotongan gaji para guru honor tersebut. Hal ini terang dia sama sekali sangat tidak dibenarkan, apalagi besaran gaji yang diterima nilainya tidak seberapa, dan pembayarannya juga nunggak selama beberapa bulan.” Dikbud ini terlalu banyak persoalan. Baik itu berkaitan dengan persoalan tenaga honor, kekurangan RKB dan banyak lainnya .Makanya birokrasi di Dikbud ini perlu dibenahi,” ungkap Murnan.
Berbagai persoalan yang ada di Dikbud ini terutama berkaitan dengan pemotongan gaji guru honor tentunya harus menjadi atensi Pj. bupati. Pj bupati selaku pimpinan tertinggi di birokrasi Pemkab Lombok Timur diminta diminta mengevaluasi kinerja para pejabat yang ada di Dikbud. Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa dijadikan acuan untuk melakukan pergantian atau mutasi pejabat yang ada sekarang ini.”Yang jelas kita sangat prihatin. Belum lagi gaji tidak sesuai UMK malah dipotong,” tutup Murnan.(lie)
