MATARAM — Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin Malady menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang menyebut Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB bukan mitra Dispar, sehingga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan event Lombok Sumbawa Motocross Competitions (LSMC), 24-26 November 2023 lalu.
Dalam klarifikasinya, Jamaluddin menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam pernyataan sebelumnya. “Intinya saya mohon maaf terkait berita yang ada judul bahwa Astindo bukan mitra (Dispar). Menurut saya, ada mis komunikasi saja,” katanya kepada Radar Lombok, Senin (11/12).
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) NTB ini juga menegaskan bahwa Astindo tetap menjadi mitra dari Dispar NTB yang penting, sama seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), dan lainnya.
Selaku pemerintah, pihaknya juga mengaku terbuka terhadap kritik dan saran dari siapapun. “Semua stakeholder harus berkolaborasi, baik pada saat pagelaran MXGP, MotoGP, WSBK, dan lainnya. Demikian setiap diundang oleh Astindo pada saat berkegiatan dengan tamunya di Lombok, saya pastikan diri untuk hadir, karena merupakan mitra Dispar NTB dan Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Jamaluddin.
Diakui Jamaluddin, memang tidak semua asosiasi pariwisata dapat diakomodir dalam Kejurnas LSMC tersebut. Bukan hanya Astindo, bahkan sejumlah media pun tidak semua bisa terlibat. Salah satu alasannya, karena Dispar hanya diberikan waktu 1 bulan kurang oleh Kemenparekraf RI untuk mempersiapkan event tersebut.
“Waktu kick off di empat kota besar di Indonesia, kita ajak teman-teman media, itupun tidak semua media kita libatkan. Intinya banyak banget media dan asosiasi yang mau kita undang semua, tapi kan ada keterbatasan anggaran untuk kick off,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh menimpali jika pihaknya sampai saat ini belum menerima permintaan maaf secara langsung dari Kepala Dispar NTB. Demikian pihaknya juga belum menerima secara resmi informasi mengenai upaya mediasi dari Dispar maupun Bale Mediasi NTB. “Gak ada dia bilang minta maaf, belum ada mediasi. Belum ada saya,” timpalnya.
Sahlan mengungkapkan masih menunggu itikad baik dari Dispar untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada asosiasi pariwisata. “Pertama-tama dia harus minta maaf karena kalimatnya itu sangat keliru, fatal,” katanya.
Sahlan juga menyatakan jika Astindo bersama empat asosiasi pariwisata lainnya, yakni PHRI, ASITA, dan ASPPI, sudah melayangkan surat pernyataan ke Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, untuk tidak lagi ikut terlibat maupun mendukung segala kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan Dispar NTB, sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. “Kita tidak ikut lagi dalam kegiatan Dinas Pariwisata. Sampai kapan kita mau cabut,” ujarnya.
“Selama ini yang kita lakukan promosi, lalu kita diundang hadir itu sebagai apa kalau bukan sebagai mitra? Jangankan kami yang jelas-jelas core bisnis kami di pariwisata, koperasi saja jika ada kegiatan pariwisatanya dia juga mitra. Apalagi kami Astindo,” sesal Sahlan.
Pihaknya sangat menyesalkan pernyataan yang menyebut Astindo bukan mitra Dispar. Dia menilai pernyataan yang disampaikan Kepala Dispar NTB, jelas keliru. Pasalnya, selama ini Astindo sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan di NTB.
“Kantor kita mau dimana saja, tidak mesti menjadi sorotan. Yang mesti disorot itu adalah mitranya itu dia bagian dari pekerjaan. Pekerjaannya adalah travel wisata, mitranya jelas pariwisata. Walaupun kantornya ada di dinas koperasi atau dinas manapun. Jadi tidak diukur dari kantornya, tetapi manfaat untuk pariwisata itu ada tidak? Kalau ada, ya mitra (Dispar) juga,” terangnya.
Seyogyanya fungsi pemerintah kata Sahlan, adalah melindungi dan mengayomi semua lapisan masyarakat, apalagi lembaga yang berkaitan dengan pariwisata. “Fungsi pemerintah menjadi mitra semua masyarakat. Dispar kan bagian dari pemerintah,” tegas Sahlan.
Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Baiq Ika Wahyu Wardani berharap kondusifitas dunia pariwisata NTB tetap terjaga, terutama di penghujung tahun 2023. “Kalau bisa hati dan fikiran kita adem, dan kita bangun bareng-bareng pariwisata di NTB, baik pemerintah, BPPD dan semua asosiasi,” harapnya.
Sedangkan Ketua Balai Mediasi NTB, H. Lalu Sajim Sastrawan menjelaskan jika perbedaan pendapat tidak menjadi soal, tetapi persoalan ini dinilai tidak boleh berlarut-larut. Karena itu, pihaknya menyarankan agar ke dua belah pihak melakukan klarifikasi. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas daerah, terlebih NTB saat ini merupakan kiblat pariwisata nasional hingga mancanegara.
“Persoalan-persoalan yang kemarin sampai dengan hari ini yang dianggap masih ada titik yang menjadi permasalahan, hari ini kita nyatakan sudah selesai, dan kelar persoalannya,” katanya.
Pengurus Majelis Adat Sasak (MAS) NTB ini mengungkapkan sudah ada komunikasi antara Dispar maupun Astindo. Maka dari itu, pihaknya berharap ke depannya para stakeholder yang terkait harus berani membuka diri, dan tidak lagi ada yang ditutup-tutupi, mengingat pondasi pariwisata NTB selama ini sudah baik.
Lalu Sajim juga berharap agar promosi pariwisata yang sudah berjalan baik dapat dikolaborasikan bersama, mulai dari masyarakat, pengguna jasa, pemerintah hingga stakholder terkait, demi menyongsong pariwisata NTB yang semakin hebat ke depannya. “Karena posisi NTB ini sangat luar biasa. Selat Lombok ternyata bukan saja milik Nusantara, tetapi selat ideologi dunia, ekonomni dunia, pertahanan dan kemanan dunia,” pungkasnya. (rat)
