MATARAM – Kenaikan tarif retribusi masuk destinasi wisata Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) akan diberlakukan mulai Februari Mendatang. Terhadap perubahan ini, Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) mengaku tidak ada persoalan. Hanya saja, Akacindo masih memerlukan waktu untuk penyesuaian sekaligus menyosialisasikan kepada semua agen-agen perjalanan.
“Perubahannya kan last minute, terlalu dekat. Kemarin kita adakan pertemuan dengan Kadispar dan Asisten, karena Perda itu harus diselesaikan,” ujar Ketua Akacindo I Wayan Sudana belum lama ini.
Dikatakannya, dari pertemuan tersebut pihaknya meminta tenggat waktu yang cukup. Untuk sementara, tarif Rp10 ribu untuk wisatawan asing itu masih dibiarkan berlaku. Tujuannya agar semua agen perjalanan yang ada tidak menganggap Akacindo main-main soal tarif ini.
Sudana memahami jika Dinas Pariwisata KLU hanya mengimplementasikan keputusan dari Perda KLU Nomor 9 tahun 2023. Pihaknya pun mau tidak mau harus mengikuti meski agak sedikit mengalami kendala. Sebab itu, pihaknya sudah meminta pembuatan surat edaran atau imbauan mengenai perubahan tarif masuk kawasan Tramena.
“Kita minta dibuatkan pakai bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Karena kemarin sempat jadi perdebatan karena suratnya belum muncul, tapi sekarang sudah turun suratnya,” imbuhnya.
Surat imbauan atau edaran tersebut akan disebarkan kembali pada agen-agen perjalanan luar negeri, termasuk permohonan maaf terkait perubahan tersebut. Pihaknya sedikit menyayangkan pemberitahuan kenaikan tarif retribusi itu sedikit terlambat. Padahal Akacindo sudah memiliki kontrak dengan agen-agen perjalanan luar negeri.
“Munculnya terlalu dekat dengan pemberlakuan, saya sempat komen kalau tidak siap kenapa tidak disiapkan dulu supaya kita tidak terkesan main-main,” jelasnya.
”Mau taruh di mana muka kami ke agen-agen kami, karena sudah kontrak, belum lagi menaikkan harga tiketnya, kemudian itu harus diubah lagi,” tambah Sudana.
Menurut Sudana, kenaikan harga sebesar Rp20 ribu untuk wisatawan asing itu masih dianggap wajar. Hanya saja, untuk penyesuaiannya di lapangan yang cukup ribet. Saat ini kesannya dilakukan secara tergesa-gesa dengan fasilitas yang belum memadai.
“Makanya kita juga belum tahu apakah itu dijalankan per Februari nanti atau bagaimana, karena kita diminta untuk menjalankan tiket yang Rp 20 ribu,” terangnya.
Belum lagi, ada kendala yang harus dihadapi di internal. Ada operator yang mampu menaikkan harga, dan ada operator yang memungut di atas kapal. Sebab pihaknya tidak diperkenankan untuk memungut itu di Bali. Persoalan kenaikan tarif retribusi masuk destinasi wisata ini tidak hanya di Tramena saja, tapi juga yang lainnya. Di Bali saja, kabarnya akan ada penarikan sebesar 10 dolar, dan itu yang diperkirakan mengganggu nantinya.
Lebih lanjut dikatakan Sudana, Akacindo bukannya tidak kooperatif. Hanya saja, perubahan tersebut terkesan mendadak sehingga pihaknya perlu bertanggung jawab pada agen-agennya.
“Supaya tidak salah tanggap, kerjaan kami bertambah untuk menjelaskan satu-satu lagi,” katanya.
Terkait kerja sama dengan Koperasi Karya Bahari (KKB), Sudana mengaku tidak ada permasalahan. Sebab Dishub NTB sudah memfasilitasi pungutan atau kontribusi Rp 10 ribu dilakukan dengan sistem.
”Tetapi saya dapat masalah, sebelum itu kan kita ada penandatanganan MoU kesepakatan bahwa KKB akan mempersiapkan tiket tetapi tidak, ternyata tidak disediakan. Di situlah ada rancu, kalau tidak ada tiket kami tidak mau bayar,” jelasnya.
Sudana berharap, ke depannya tidak ada hal atau perubahan yang dinformasikan secara mendadak. Sebab mereka menangani penyeberangan ribuan orang per harinya, sehingga harus profesional.
”Jadi di sinilah kendalanya, soal aturan ini yang selalu berdampak terhadap kami. Memang Rp 20 ribu ini tidak ada masalah, hanya saja jangan sampai ada kekecewaan karena nanti dianggap tidak professional,” tandasnya. (rie)
