SELONG—Bantuan dua unit perahu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, untuk SDN 5 Pemongkong di Gili Beleq, Kecamatan Jerowaru mangkrak. Bahkan sejak bantuan diberikan pada 2016 lalu, pihak sekolah tidak pernah menggunakan sekali pun, karena kondisinya dinilai tidak layak.
Bantuan perahu ini sebenarnya dihajatkan untuk mempermudah akses sarana tranportasi untuk mengangkut para siswa sekolah terkait, yang sebagian berasal dari Gili Rae menuju Gili Beleq. Selain itu, keberadaan bantuan perahu ini juga untuk mempermudah akses para guru.
Karena kondisinya tidak layak pakai, maka pihak sekolah kini hanya mengandalkan bantuan perahu yang diberikan oleh TNI. “Sejak dari awal, perahu itu tidak bisa kita pakai untuk mengangkut siswa dan guru. Kondisi perahu depan dan belakangnya tidak seimbang. Goyang, jadi kita khawatir kalau kita gunakan,” ungkap Kepala Sekolah SDN 5 Pemongkong, Ismail, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat kemarin (5/5).
Kondisi dua perahu ini tidak stabil disebabkan karena kualitas kayu yang dipakai oleh pihak ketiga yang mendapatkan proyek ini tidak bagus. Makanya mereka tidak berani menggunakan untuk mengangkut para siswa dan guru. “Yang kita pakai saat ini adalah perahu sumbangan dari TNI,” terangnya.
Kapasitas perahu itu bisa mengangkut lima orang. Namun karena kondisinya seperti itu, mereka tidak berani membawa siswa sampai lima orang. Bisanya hanya mengangkut dua orang.
Namun demikian, mereka selama ini tidak pernah mengggunakan, karena khawatir melihat kondisi perahu yang tidak stabil. “Perahu itu masih tetap berada di Gili Beleq. Sekarang sedang diperbaiki, karena sudah bocor,” lanjutnya.
Mereka pun katanya telah meminta ke Dikbud setempat, supaya dua perahu bantuan itu diganti, dengan satu perahu fiber yang layak pakai. Tapi usulan mereka, sampai saat ini belum ada respon dari Dikbud. “Mau kita, sebaiknya diganti dengan satu perahu fiber,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, Khairul Rizal, sangat menyayangkan terjadinya masalah dengan bantuan perahu dari Dikbud untuk siswa di Gili Beleq. Seharusnya pihak terkait yang mengadakan bantuan itu tidak mencari untung dengan cara seperti itu. Sebab, ini menyangkut keselamatan siswa itu sendiri. “Kalau bantuan seperti ini janganlah mereka mencari untung. Kalau begini, sama dengan mereka mau menenggelamkan para siswa dan guru,” kesal Rizal.
Melihat persoalan ini, dia pun menyarankan agar Bupati Lotim, Ali BD turun langsung ke Gili Beleq melihat seperti apa kondisi perahu bantuan itu. Karena ini katanya menyangkut nyawa dan keselamatan siswa dan guru.
“Bantuan perahu ini diberikan, karena kita yang menyuarakan, setelah kita turun langsung ke Gili Beleq. Guru disana mengeluh supaya bisa dapatkan bantuan ini. Saat itu beberapa kali kita suarakan baru dianggarkan untuk bantuan ini,oleh Dikbud,” ulas Rizal.
Terpisah, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, mengatakan ketika bantuan itu diserahterimakan dipastikan kondisinya bagus, sesuai dengan standar dan kondisi di wilayah itu. “Saya rasa pengadaan perahu itu tipenya sama dengan perahu yang digunakan masyarakat setempat,” terangnya.
Dia justeru menganggap persoalan ini terjadi, kemungkinan karena ada salah pengelolaan yang dilakukan pihak sekolah. Seharusnya bantuan perahu ini pengelolaannya jelas. Ketika diluar sekolah harus diketahui digunakan untuk apa, dan siapa yang memakainya. “Meski kita telah menerima laporan, namun mungkin mereka melapor setelah penggunaan perahu itu tidak lagi efektif,” curiganya.
Dikatakan, pengadaan perahu ini dilakukan sekitar bulan Juni 2016 lalu. Dimasa itu dia belum menjabat sebagai Kadis. Kedua perahu itu, satu digunakan untuk mengangkut siswa, satu lagi untuk guru. Makanya ketika ada kerusakan, maka ini akan menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam pengelolaan aset yang telah diberikan. “Makanya sekarang kita mau lihat, seperti apa pemeliharaan dan peruntukkannya,” kata Suandi.
Terkait permintaan dari pihak sekolah supaya kedua perahu itu diganti dengan satu perahu yang layak pakai, dia mengatakan tidak semudah itu bisa dilakukan. Apalagi ini menyangkut soal aset daerah. “Tidak semudah itu proses administrasi aset. Beda dengan barang milik pribadi. Kalau ini sudah terdaftar sebagai dua asset, sehingga semuanya harus melalui prosedur yang benar,” tutupnya. (lie)
