MATARAM – Perebutan kursi DPRD Kota Mataram mulai menemukan titik terang. Hal ini tergambar berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan.
Berdasarkan data tabulasi perolehan suara yang diolah dari D-Hasil yang ditetapkan dalam pleno tingkat kecamatan, tergambar jelas perolehan kursi berdasarkan suara caleg. Dari perolehan tersebut, Partai Golkar masih menjadi jawara meski jumlah kursinya anjlok menjadi tujuh dari sembilan kursi hasil pileg 2019. Dari enam daerah pilih (dapil) di Kota Mataram, Partai Golkar hanya mampu merebut kursi terakhir di dapil Ampenan. Begitu pula dengan perolehan kursi Partai Gerindra, turun dari enam menjadi lima kursi. Partai Gerindra tak mampu mempertahankan kursinya di dapil Sekarbela.
Lain halnya dengan PKS mampu menambah satu kursi dari lima kursi sebelumnya menjadi enam kursi. Sama halnya dengan PPP dari dua kursi bertambah menjadi lima kursi. Rincinya, dari 40 kursi di DPRD Kota Mataram, hasil pileg 14 Februari 2024, Partai Golkar berhasil mengisi 7 kursi, PKS 6 kursi, PDIP 5 kursi, PPP 5 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, PAN 2 kursi, PKB 1 kursi, dan Partai Hanura 1 kursi.
Dalam mempertahankan kursi ini, para petinggi partai sudah melakukan pengawas ketat. Mulai dari memasang saksi hari pencoblosan sampai pleno tingkat kecamatan. Kini, para caleg terpilih tinggal menunggu hasil pleno rekpitulasi suara tingkat Kota Mataram.
Sekretaris DPC PDIP Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, partainya masih mempertahan lima kursi seperti pileg 2019. Hanya dapil Kecamatan Sekarbela yang belum berhasil terisi. ‘’Kami tetap pada posisi lima. Sekarang tinggal menghitung perolehan suara partai untuk memperebutkan kursi pimpinan. Kami tetap optimis suara partai kami terus bertambah,’’ kata Nyanyu Ernawati kepada Radar Lombok, Jumat (1/3).
Untuk pengawalan, sambung Nyayu, masih intens dilakukan mulai dari penempatan saksi di TPS sampai mengawal pleno tingkat kota pada tanggal 3 sampai 5 Februari. Badan saksi dari DPC PDI Perjuangan,sudah menyiapkan semua bukti, dari C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil pleno kecamatan yang harus dicocokan. ‘’Kami harapkan penyelenggara tidak sembarangan dan tidak mempermaikan suara partai. Kami akan terus kawal sampai penetapan,’’ tegasnya.
Nyanyu berharap, untuk penetapan perolehan suara betul-betul sesuai dengan fakta hasil pleno kecamatan. Jangan sampai ada penyelenggara yang main mata dengan mencoba mengubah D-Hasil yang telah ditetapkan pada pleno tingkat kecamatan. ‘’Kita minta peyelenggara untuk tidak berbuat curang. Kita akan kawal secara ketat,’’ singkatnya.
Catatan Radar Lombok, beberapa petahanan tumbang dalam pileg 2024 ini. Terbanyak di dapil Cakranegara, di antaranya I Wayan Sugiartha dari PDI P, H Ibrahim dari PPP, I Gusti Nyoman Agung Sugantha ST dari Partai Hanura, dan Fuad Bamasaq dari PKS. Di Kecamatan Mataram, dua petahana tumbang, di antaranya Sang Ketut Dresta dari Partai Hanura dan Luhur Pribadi dari PAN. Di Kecamatan Ampenan, satu petahanan tumbang yakni, Baiq Ika Febrianti dari Partai Golkar.
Ketua Badan Saksi DPC PAN Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengatakan, partainya tak mau terlena dengan hasil pleno tingkat kecamatan. Partainya masih harus mengawal ketat proses pemilu sampai dikeluarkannya hasil akhir pleno tingkat kota. ‘’Kami sangat wanti-wanti kalau sampai ada perubahan. Kami sudah siapkan bukti semua,’’ katanya.
Pengawalan hingga pleno akhir tingkat kota juga dilakukan PKB. Semua kader partai dan badan saksi sudah diberikan bimbingan teknis untuk mengawal proses pemilu sampai tuntas. ‘’Jangan sampai suara kita hilang. Kita akan mengawal terus sampai akhir,’’ tambah Ketua DPC PKB Kota Mataram, Mita Dian Listiawati.
Ketua DPC PKS Kota Mataram, Ismul Hidayat mengatakan, untuk perolehan suara PKS dari hasil pileg 2024 dipastikan bertambah dari pileg 2019 yang memperoleh lima kursi. ‘’Kita bertambah satu kursi dan dipastikan pengawalan ketat sampai pleno tingkat Kota Mataram. Kita jaga terus bersama para saksi dan kader partai,’’ timpalnya.
Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos kembali mengingatkan, untuk perolehan suara caleg tetap berdasarkan C plano dan hasil pleno tingkat kecamatan. Karena aplikasi Si Rekap sudah ada evaluasi dari Bawaslu RI dan sedang dievaluasi KPU RI. ‘’Si Rekap hanya jadi alat pembantu, tidak bisa dijadikan rujukan hasil akhir. Tetap acuan pada C plano,’’ terang Betty.
Dalam kesempatan itu, Betty mengingatkan kepada semua komisioner KPU agar bekerja profesional sesuai aturan. Jangan sampai muncul asumsi miring terhadap kinerja komisioner KPU. Mengingat, trik permainan pemilu terus mengudang reaksi dari masyarakat. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara juga semakin turun. ‘’Karena itu, sikap jurdil sangat dinanti masyarakat agar betul-betul menjadi pemilu berintegritas,’’ ujar Betty. (dir)
