Hanya saja, adanya undangan resmi dengan mencantumkan nama Bandara ZAM, maka pihaknya kemudian mencoba berfikir positif. Karena menurutnya, bisa saja pejabat yang menandatangani surat undangan itu tidak hadir pada saat rapat. “Kalau kita di Loteng sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Gubernur untuk coling down dulu. Makanya biarkan mereka yang menilai, karena hendaknya harus memahami apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur,” ujar Nursiyah.
BACA JUGA: Nama Baru Bandara Tuai Pro dan Kontra
Diakui, untuk perubahan nama Bandara memang akan diagendakan untuk dibahas khusus. Namun sampai sekarang belum dilakukan rapat, karena masih sibuk dalam urusan bencana. “Sampai saat ini belum ada undangan,” tegasnya.
Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Peduli BIL (AMP-BIL), Hamzanwadi menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan sikap Pemprov NTB yang seperti tidak paham. Untuk itu pihaknya meminta agar pihak terkait tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justeru dapat mengadu domba persatuan dan kesatuan masyarakat.
“Kami sudah bersurat ke Jakarta, yang kemudian juga ditindaklanjuti keberangkatan DPRD Provinsi NTB ke Jakarta. Dalam pertemun itu disepakati bahwa kewenangan pemberian nama itu diserahkan kepada Pemprov dan Pemda. Sehingga peraturan itu ditarik kembali, tapi sekarang malah muncul lagi dengan mengatasnamakan ZAM,” ujarnya menyayangkan.
Untuk itu pihaknya meminta Pemprov NTB agar mengerti kondisi saat ini, dan pihaknya menilai pihak yang menyebarkan undangan atas nama ZAM itu masih belum paham bagaimana kondisi masyarakat lingkar Bandara.
“Apabila ini terus dilakukan oleh Pemprov NTB, terutama Dinas Perhubungan, dan juga Bagian Humas. Maka itu sama saja memecah belah persatuan masyarakat NTB. Jangan salahkan jika rakyat nanti bergerak dengan cara mereka sendiri. Mari kita saling hargai kondisi saat ini. Jangan dululah disebut ZAM,” pintanya. (met)
