MATARAM — Anggota DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya mengingatkan kepada Lalu Gita Ariadi, yang akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB, pada 19 September 2023 mendatang, agar dapat menjaga diri dan tidak terlibat kegiatan politik praktis pada momen Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Pj Gubernur NTB harus menjaga diri dari irisan kepentingan politik,” kata Wirajaya, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (5/9).
Menurutnya, Pj Gubernur NTB harus tetap memposisikan dirinya sebagai pengayom, dan bersikap netral terhadap semua kelompok kepentingan politik yang ada.
Jangan sampai, kata dia, Pj Gubernur NTB justru menjadi irisan, atau bahkan berafiliasi bagi kepentingan kelompok politik tertentu. Sehingga itu akan bisa mencederai dan bahkan merusak iklim birokrasi di tubuh Pemprov NTB.
Karena itu menurutnya berpotensi bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di daerah. “Jadi Pj Gubernur harus tetap memposisikan diri sebagai pengayom dan netral,” ucap politisi muda Partai Gerindra NTB ini.
Menurutnya, Pj Gubernur NTB harus tetap fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi leader bagi birokrasi ditubuh Pemprov NTB. Yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat di NTB. Dengan begitu, masyarakat yang memperoleh pelayanan dari birokrasi bisa merasa puas.
Apalagi mengingat Pj Gubernur NTB ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Pemprov memiliki banyak program yang harus dilanjutkan, program yang kurang diperbaiki, dan program yang belum maksimal dimaksimalkan.
“Pj Gubernur ini menjabat dalam pelaksanaan Pemilu dan pilkada. Sehingga posisinya sangat riskan untuk ditarik dalam kepentingan politik,” terangnya.
Terkait adanya kasus pejabat di lingkup Pemprov NTB yang direkomendasikan oleh Bawaslu ke KASN lantaran terbukti tidak netral. Lalu Wirajaya meminta kepada Pj Gubernur agar bisa bersikap tegas terhadap oknum ASN yang terbukti melanggar netralitas.
Menurutnya, ASN dilingkup Pemprov diingatkan agar tetap patuh terhadap UU tentang netralitas ASN. Sehingga iklim di birokrasi tetap terjaga dengan baik, dan tidak terganggu dengan tarik menarik kepentingan politik.
“Kalau ASN mau berpolitik, lebih baik mundur dari sekarang. Dari pada merusak iklim birokrasi dengan terjebak kepentingan politik praktis,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Nauvar Furqoni Farinduan mengingatkan kepada Pj Gubernur bahwa kepemimpinannya akan ada momen politik Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Untuk itu Pj Gubernur harus mampu menjaga kondusifitas daerah, terutama netralitas ASN.
“Lalu Gita sebagai sebagai putra daerah, harus melakukan tata kelola pemerintahan di daerah agar tidak beririsan langsung dengan kepentingan politik pihak manapun. Jangan sampai Pj Gubernur ini berdiri langsung di atas kepentingan politik. Harus tetap netral,” lugasnya. (yan)
