MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB berencana melaksanakan retrutmen terhadap anggota kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB 2024-2028. Hal ini menyusul berakhirnya masa jabatan kepengurusan BPPD NTB periode lama pada 25 Februari 2024 lalu.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaluddin Malady mengungkapkan bahwa jika kepengurusan BPPD NTB yang baru ini tidak lagi diberikan honor. Langkah ini diambil Pemprov, karena pertimbangan kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Saya belum tahu berapa jumlah realnya (anggaran BPPD, red). Yang jelas tidak seperti tahun-tahun yang lalu, menurun kecil karena APBD kita lagi konsentrasi bayar utang. Kan masih banyak utang Pemprov kepada pihak ketiga,” kata Jamal saat dikonfirmasi, kemarin.
Jamal menjelaskan sistem kepengurusan BPPD tanpa honor ini sebenarnya pernah diterapkan beberapa tahun lalu, saat dibawah kepemimpinan Gubernur NTB, TGB M Zaenul Majdi. Bahkan meski tidak diberikan gaji oleh pemerintah, namun para anggota BPPD NTB itu dapat bekerja secara maksimal.
“Karena kondisi APBD yang tidak terlalu banyak, dengan kondisi seperti ini. Jadi anggota BPPD itu nanti tidak ada gaji. Tidak disiapkan honor oleh pemerintah. Makanya anggota BPPD itu harus mapan,” katanya.
Selain itu, pola tanpa penggajian ini juga dinilai lebih efektif. Pasalnya anggota yang bergerak dalam kepengurusan BPPD kali ini adalah lebih banyak berasal dari pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata. “Anggota BPBD NTB pada 10 tahun lalu mereka tidak bergaji. Tapi maksimal kerjanya, karena mereka-mereka ini kan pengusaha,” terangnya.
Disampaikan Jamal, dalam struktur kepengurusan BPPD NTB yang baru ini terdiri dari sembilan unsur, meliputi asosiasi pariwisata dan profesi. Termasuk didalamnya perwakilan dari pihak perhotelan, Angkasa Pura kaitannya dengan penerbangan, media, pakar dan akademisi.
“Asosiasi pariwisata itu yang paling banyak, karena ini terkait dengan badan promosi pariwisata, tentu asosiasi yang paling banyak dari sembilan unsur itu,” katanya.
Atas pertimbangan tersebut, diusulkan supaya anggota BPPD NTB tahun 2024 ini berlatar belakang asosiasi pariwisata, pengusaha perhotelan dan akademisi, hingga perwakilan media. Dalam rekrutmen ini, nantinya semua calon anggota akan diseleksi oleh pihak panitia, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB.
“Intinya yang mapan, karena kan dari mereka untuk mereka. Kalau dia bergaji, sementara APBD kita sedikit, terus bagaimana,” ujar Jamal.
Kendati pemerintah tidak lagi mengalokasilan anggaran untuk pemberian honor, tapi animo berbagai unsur untuk ikut terlibat di keanggotaan BPPD NTB kata Jamal sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa banyak pihak sangat perhatian demi kemajuan Pariwisata NTB. “Pergantian pengurus itu biasa terjadi, setiap lima tahun berganti pimpinan,” katanya.
Dia tidak menampik bahwa setiap pergantian pengurus BPPD selalu saja ada dinamika yang terjadi. Hal ini menunjukka bahwa banyak pihak yang ingin menjadi bagian dari BPPD NTB. “Insha Allah sebelum Idul Fitri sudah terbentuk kepengurusan BPPD. Kan ini tinggal nunggu tanda tangan Pak Gubernur, SK penetapannya,” ucap Jamal.
Sementara Kepala Bidang Pemasaran (Dispar) NTB, Mulki membenarkan bahwa Pemprov berencana merekrut pengurus BPBD yang baru. Bahkan diakui Mulki, pihaknya sudah menyampaikan undangan kepada sembilan unsur dari asosiasi pariwisata dan profesi.
“Memang kita ingin ada fit and proper test, tapi siapa yang mau di fit and proper test kalau ketuanya (asosiasi) langsung mau jadi pengurus, seperti PHRI, Astindo, Asita, dan lainnya. Jadi mau apalagi, tidak ada lagi yang kita seleksi, kecuali pada pelaksana,” terangnya.
Adapun mengenai komitmen tanpa gaji bagi para pengurus ini diambil demi menghindari timbulnya polemik dalam tubuh BPPD. Karena masalah yang sering terjadi di BPBD adalah persoalan gaji. “Mereka mengatakan tidak mau terima uang, tidak mau terima gaji, justru kami (calon pengurus BPPD baru, red) yang mendatangkan uang dengan adanya (BPPD) ini,” ujar Mulki. (rat)
