MATARAM – Pemprov NTB sudah berbulan-bulan tidak memiliki sekretaris daerah (sekda). Jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu, belum diduduki pejabat definitif pascalengsernya H Rosiady Sayuti.
Penjabat Sekda Provinsi NTB, H Iswandi selaku orang yang bertanggung jawab atas kekosongan pejabat definitif itu, memastikan saat ini sedang dilakukan persiapan seleksi terbuka atau lelang jabatan. “Pansel sedang dipersiapkan dibentuk,” terangnya kepada Radar Lombok, Selasa (3/9).
Iswandi menjadi penjabat sekda sejak tanggal 13 Juni lalu. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, masa jabatan seorang penjabat hanya 3 bulan. Itu artinya, sisa waktu yang dimiliki Iswandi tinggal 10 hari lagi. Apabila dalam waktu 3 bulan menjadi Penjabat Sekda Iswandi tidak menghasilkan pejabat definitif, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil alih. Kemendagri berhak menunjuk kembali Penjabat Sekda tanpa usulan dari gubernur.
Dijelaskan Iswandi, untuk membentuk panitia seleksi (pansel) sekda tidak cukup hanya dengan pejabat Pemprov NTB. Namun harus ada unsur dari Kemendagri. “Pansel yang dibentuk akan melibatkan pejabat Kemendagri. Proses sedang berjalan, semoga lancar,” harapnya.
Pada pasal 10 dalam Perpres tersebut ditegaskan, seharusnya proses seleksi terbuka pengisian sekda sudah dimulai paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan. Hal itu menjadi tanggung jawab Iswandi. Mengingat, bagian dari tugas seorang penjabat sekda adalah menyelenggarakan seleksi jabatan sekda definitif.Â
Terkait dengan masa jabatannya sebagai penjabat yang akan segera berakhir, Iswandi menilai tidak akan mengganggu proses seleksi ke depannya. “Nanti pansel yang akan menentukan jadwal. Kita tunggu saja perkembangannya,” kata Iswandi.
Anggota DPRD Provinsi NTB, H Ruslan Turmuzi memberikan kritikan tajam atas kinerja penjabat sekda yang tidak segera membentuk pansel. “Jabatan penjabat sekda akan habis. Kenapa sekarang masih bicara persiapkan pansel, ngapain aja selama ini,” sesalnya.
Menurut Ruslan, seharusnya penjabat sekda mengutamakan seleksi jabatan sekda. Tugas seorang birokrat sejati juga mengingatkan kepala daerah apabila lalai. Bukan justru hanya menunggu arahan dan perintah. “Tapi birokrat sekarang ini memang terbalik. Mereka lebih politis daripada kita yang politisi. Ini dampak pilkada langsung, pejabat harus pintar cari muka,” ujarnya. (zwr)
