MATARAM — Berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2022, bahwa pelaksanaan kegiatan tematik program percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB meraih kategori sangat memuaskan. Kendati demikian, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, manyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB masih membutuhkan penguatan peran, berkenaan dengan koordinasi bidang data, monitoring, juga informasi sebagai dasar merespon kegiatan.
Berikut juga mengawal percepatan penurunan stunting NTB, termasuk membina TPPS Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. “Kesempatan itu, kita akan lihat seperti apa yang perlu ditempuh untuk penguatan kelembagaan,” kata Iswandi, kemarin.
Sementara Perwakilan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, Denny Apriyanto, S.Gz., M.Gz menyampaikan bagaimana sebenarnya Survei Kesehatan Indonesia (SKI) berjalan di NTB, dan gap data antara data SSGI dan EPPGBM di NTB.
SKI ini adalah penyempurnaan dari survei lainnya, yaitu merupakan survei terintegrasi beberapa modul seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Studi Status Gizi Balita (SSGI), dan Biomedis. Dimana tujuan dilaksanakannya SKI adalah untuk menilai status kesehatan masyarakat (termasuk status gizi) di Indonesia, menentukan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tingkat Kabupaten/Kota, dan memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan faktor risiko pada tingkat nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
“Terkait gap, saat ini kedua data tersebut digunakan NTB dalam menyusun dokumen perencanaan NTB menggunakan data SSGI. Namun karena data by name by address dari SSGI tidak dapat diakses, sehingga dalam intervensinya NTB gunakan data EPPGBM,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H.Lalu Hamzi Fikri, menambahkan jika Pemprov belum lama ini telah melaksanakan supervisi pelakanaan SKI 2023. Supervisi itu dilaksanakan di lokasi pengumpulan data Dusun Repok Daye, RT 04 Desa Masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur. “SKI 2023 merupakan integrasi Riskesdas dan SSGI dengan jumlah sampel untuk NTB: 6950 sampel responden rumah tangga dengan 4.865 diantaranya merupakan rumah tangga balita,” sebutnya.
Dalam SKI 2023 itu juga terdapat 695 Blok Sensus yang mencakup 60 blok sensus biomedik, 635 blok sensus kesehatan masyarakat dan 4865 Rumah Tangga Balita. Adapun kegiatan pengumpulan data SKI ini sebenarnya telah di mulai sejak awal Agustus sampai Oktober 2023.
Fikri menekankan bahwa ketelitian, validasi, akurasi data dan kesabaran serta kekompakan Tim khususnya petugas enumerator menjadi kunci sukses dalam kegiatan SKI 2023 khususnya di NTB.
Sampai saat ini Pemprov NTB masih gencar melaksanakan Gerakan Bakti Stunting untuk menurunkan kasus stunting di daerah ini. Berdasarkan data e-PPGBM, per Februari 2023 lalu angka stunting di NTB sebesar 14,76 persen. Persentase tersebut diupayakan terus menurun sesuai dengan instruksi Presiden.
Disampaikan Fikri, bahwa stunting dapat diintervensi bersama dengan gerakan yang masif, tentunya akan membawa dampak yang lebih bagus. “Harapannya di bulan Agustus ini dalam pekan penimbangan, semua bayi dan Balita bisa ditimbang, serta entrynya bisa bagus, di atas 95 persen,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., selaku Ketua TPPS Provinsi NTB mengatakan bahwa penurunan stunting bukan hanya berbicara tentang angka, tetapi bagaimana anak balita dapat sehat dan tidak stunting.
Aktifnya lebih dari 7.600 Posyandu Keluarga yang ada di NTB, kegiatan Posyandu setiap bulannya di setiap dusun di NTB berjalan dengan baik, dengan kualitas terus ditingkatkan, juga merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemprov NTB dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kita sekarang sudah tidak boleh menggunakan dacin untuk mengukur berat badan bayi. Secara keseluruhan di NTB, penggunaan antropometri sudah merata, sehingga Posyandu yang ada benar-benar berkualitas,” ungkap Umi Rohmi.
Wagub optimis permasalahan stunting dan kesehatan masyarakat lainnya yang ada di NTB akan dapat teratasi, apabila fungsi Posyandu Keluarga sebagai pusat edukasi berbasis dusun berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. (rat)
