TANJUNG – Pemda KLU menolak untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota badan ad hoc pemilu. Mulai dari panitia pemilu kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU Sahabudin mengatakan bahwa badan ad hock bukan bekerja untuk pemda. Melainkan untuk KPU.
“Baik itu untuk pemilu maupun pilkada nanti mereka bekerja di bawah KPU. Seharusnya baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ya mereka yang tanggung,” tegasnya.
Pemda kata Sahabudin sudah menyerahkan dana hibah untuk KPU. Tahap pertama pada 2023 sekitar Rp 13 miliar dari total anggaran Rp 18,5 miliar. Sisanya akan diserahkan tahun ini. “Jika tidak ada anggaran untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi badan ad hoc, mestinya di dalam proposal yang diajukan ke pemda itu ada kemarin untuk membiayai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” bebernya.
Saat ini kata dia APBD KLU sudah ditetapkan dan daftar pembiayaan anggaran (DPA) sudah dibagikan ke setiap OPD. Jadi sudah tidak ada lagi anggaran untuk membiayai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi anggota badan ad hoc.
“Sekarang mereka yang pikirkan gimana caranya membiayai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita serahkan ke mereka untuk mengatur,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU KLU Juraidin mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan hal tersebut atas dasar adanya instruksi dari Presiden RI yang meminta pemda berpartisipasi memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan anggota KPPS.
Pasalnya berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, banyak anggota KPPS di Indonesia yang sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan selama bertugas, maka jaminan sosial itu sangat penting untuk diberikan kepada petugas KPPS.
Menurut Juraidin jumlah anggota KPPS di KLU mencapai 5.243 orang yang tersebar di 479 tempat pemungutan suara (TPS). Selain anggota KPPS, pihaknya juga mengusulkan 25 PPK dan 129 PPS. “Sekarang ini kita tunggu respons pemerintah daerah seperti apa. Apakah mereka sanggup atau tidak untuk membiayai,” ungkapnya. (der)
