NU dan Muhammadiyah Penentu Ketum MUI

MATARAM-Majelis Ulama Indonesia akan menggelar Musyarawah Nasional (Munas) pada tanggal 25-27 November 2020. Salah satu agenda penting Munas tahun ini, yaitu pemilihan ketua umum MUI.

Ketua MUI Provinsi NTB, Prof Saiful Muslim menyampaikan, dirinya akan berangkat langsung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Munas. Sedangkan 5 orang pengurus lainnya, hanya mengikuti secara online dari kantor.

Munas sebelumnya dilaksanakan di Surabaya 5 tahun lalu. Prof Muslim masuk sebagai tim formatur yang menentukan kepengurusan MUI. “Saya sendiri yang mewakili zona IV, bahkan saya yang membacakan hasil formatur,” terangnya kepada Radar Lombok, Jum’at (30/10/2020).

Lalu MUI NTB akan mengusung siapa sebagai Ketum MUI pusat? Apakah ada putra daerah yang layak didukung dan diperjuangkan seperti TGB M Zainul Majdi?

Menurut Prof Muslim, Ketum MUI dipilih oleh tim formatur. Namun penentu dari semua proses itu, adalah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. “Jadi ketua umum MUI pusat itu, biasanya dari organisasi besar yang sodorkan nama. Mulai sekarang sudah ada nama-nama yang muncul, dari organisasi yang berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah. Ada beberapa nama yang santer disebut akan menjadi kandidat calon ketua umum MUI. Salah satunya dari NU adalah Rais Aam PBNU KH Miftakhul Ahyar. Sedangkan KH Ma’ruf Amin, tidak akan mencalonkan diri lagi.

Diungkapkan Prof Saiful Muslim, NU dan Muhammadiyah adalah penentu siapa Ketum MUI berikutnya. Hal itu sudah menjadi tradisi dalam setiap Munas. “Jika kedua organisasi besar ini sudah ada kesepakatan di luar formatur, itu akan berikan kemudahan dalam sidang formatur. Intinya, dimana-mana, kalau suara tingkat nasional itu hanya dua organisasi itu penentu. Yang lain-lain biasanya ikut saja. Selalu tradisi seperti itu muncul di Munas,” tuturnya.

Nantinya, posisi Ketua umum MUI, Sekjen, dan Dewan pertimbangan MUI akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari 17 orang. “Kita MUI NTB ingin perjuangkan soal komposisi formatur. Karena yang kita dengar, tim formatur akan masuk dari unsur angkatan darat, angkatan laut. Kita sih berharap yang masuk formatur itu seluruh ketua MUI Provinsi. Selama ini kan MUI Provinsi hanya diwakili 7 orang sesuai zona. NTB masuk zona IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT),” jelasnya.

Ada empat agenda lain yang akan dibahas dalam Munas ke-10. Pertama, pembahasan draf rancangan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Kedua, draf tentang garis besar haluan program kerja MUI lima tahunan.

Selanjutnya pembahasan draf terkait fatwa-fatwa MUI, baik fatwa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun fatwa kontemporer yang menyangkut kondisi dan situasi bangsa. Keempat, pembahasan rekomendasi dan arahan-arahan (taujihat) Munas. “Tahun ini direncanakan pengurus MUI Provinsi tidak boleh merangkap jabatan di MUI pusat. Harus pilih salah satu, MUI pusat atau Provinsi. Kalau selama ini kan boleh. Itu akan disahkan jika diterima oleh forum Munas,” katanya.

Terkait dengan masa jabatan Presiden, Prof Muslim memastikan tidak akan dibahas seperti isu yang berkembang. “Tapi kita memang belum terima bahan, mungkin seminggu lagi bahan Munas dikirim. Lalu kita akan pelajari dulu di MUI Provinsi NTB. Kalau ada hal-hal yang diusulkan atau beda pendapat, akan kita tuangkan,” ucapnya.

Pelaksanaan Munas ke-10 MUI ini akan dilakukan secara online dan offline mulai 25-27 November 2020. Yang online itu pembukaan dan pembahasan materi. Yang offline itu pemilihan tim formatur dan rapatnya di Hotel Sultan, Jakarta, sekitar tanggal 26 November.

Pembukaan Munas rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. “Munas ada yang online dan offline. Hampir semua kegiatan kebanyakan online, kecuali untuk penetapan formatur dan sidang formatur. Makanya saat pengesahan peraturan dasar, kita harus disana juga karena krusial pembahasannya,” ucapnya.

Wajah dari ketua MUI adalah ahli fiqih. Jika para Rais Aam PBNU yang terpilih, dinilai memenuhi kompetensi itu. Karena produk MUI ada di Komisi Fatwa. Bahkan yang diminta masyarakat, utamanya adalah fatwa. Namun, Prof Muslim sendiri tidak mau berbicara soal nama calon.

KH Miftachul Ahyar, salah satu nama yang disebut memiliki kompetensi itu. Kendati begitu, diusulkan agar KH Miftachul Ahyar harus didampingi oleh figur yang memiliki kemampuan manajerial. Terutama figur yang sudah punya akses kemana-mana pada level nasional. Jika KH Miftachul Ahyar terpilih sebagai ketua MUI, bisa diterima banyak pihak, karena kapasitas yang dimiliki.

Sementara itu, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar berharap, MUI terus menjadi rumah besar yang dapat menaungi umat Islam dari segala golongan. “MUI ini merupakan dome raksasa, rumah besar yang menaungi umat, yang tidak akan mampu berdiri kecuali disangga pusaka-pusaka yang kokoh,” katanya.

Dia menjelaskan, tiang kubah raksasa MUI disangga ulama, zuama, cendekiawan dan umat Islam sehingga pilar-pilar itu jika salah satu tercabut maka akan lemah dan tidak kokoh.

Maka dari itu, MUI harus tetap dapat menaungi umat Islam dari segala golongan. Selama ini MUI dapat memposisikan diri secara baik untuk umat dan bangsa dengan Islam moderatnya.

Miftach mengatakan, perbedaan-perbedaan di antara ormas Islam satu dengan yang lainnya harus terus dijembatani MUI. Ibarat benang-benang yang berupa warna, kata dia, tugas MUI menjahit benang-benang itu menjadi pakaian yang enak dipakai dan nyaman dipandang. “MUI telah memposisikan ini dengan baik. Di dalamnya ada ormas-ormas untuk meneguhkan khidmat bangsa. MUI agar terus istiqomah, menjadi model pakaian yang enak dipakai dan elok dipakai,” ujarnya. (zwr)