MATARAM — Pemprov NTB berkomitmen mewujudkan NTB Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. Namun ambisi NZE NTB tersebut, tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan pembelian kendaraan konvensional.
“Kalau konversi sepeda motor listrik bisa cepat (terwujud net zero emission), tapi hentikan dulu penjualan sepeda motor berbasis BBM (bahan bakar minyak). Jadi ketika pergantian kendaraan menjadi sepeda motor listrik, faktor emisi bisa berkurang,” kata Akademisi Universitas Mataram, Rosmaliyati, Jumat (1/3).
Pemerintah ingin mewujudkan NZE tahun 2050, tetapi disisi lain upaya pemerintah untuk mencapai target itu sangat lambat di sektor transportasi, yang hingga kini masih belum ada perubuhan yang berarti. “Paling yang jalan kebijakan subsidi BBM. Siapa yang mengisi pertalite jelas cukup berkontribusi. Kalau pertamax faktor emisinya lebih rendah. Itu langkah kecil mengurangi emisi,” ujarnya.
Dosen Teknik Elektro Unram ini menyarankan pemerintah sebaiknya memasimalkan penggunaan angkutan umum bagi masyarakat, dan bus transportasi bagi pelajar. Demikian juga jalur sepeda harus ditata rapi, karena selama ini penggunaaan angkutan pribadi sudah menjamur. “Jalur sepeda tidak dimaksimalkan, malah jalur ini lebih banyak digunakan sebagai tempat parkir taxi,” kritiknya.
Kecuali jika pemerintah mampu menahan laju pembelian kendaraan konvensional. Maka upaya untuk meweujudkan NZE di NTB mungkin bisa terealisasikan. “Tapi faktanya, akan banyak pihak yang keberatan dengan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Sementara Kepala ESDM NTB, Sahdan mengakui pengguna kendaraan listrik di NTB masih minim, meskipun pemerintah sudah memberikan subsidi. “Penyebabnya karena harga kendaraan listrik jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional,” jelasnya.
Yang jelas ini menjadi tugas bersama untuk merubah pola pikir masyarakat. “Kalau kita tidak giring-giring, malas orang beli. Orang sekarang mikir yang handal sistemnya. Ini masih mahal, tapi kalau kita tidak mau dari sekarang, bagaimana terus kedepannya,” terang Sahdan.
Pihaknya memaklumi bahwa minat masyarakat di NTB untuk membeli kendaraan listrik masih rendah. Namun pemerintah tidak putus asa untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan mendukung target regional guna memenuhi NZE pada tahun 2050.
Melalui program Peta Jalan Kota dan Wilayah 100 persen Energi Terbarukan atau Renewable Cities and Regions Roadmap Project (100 % RE), akan melibatkan berbagai pihak secara inklusif dan partisipatif. Salah satunya melalui program Peta Jalan Kota dan Wilayah 100 persen Energi Terbarukan atau Renewable Cities and Regions Roadmap Project (100 % RE) yang akan melibatkan berbagai pihak secara inklusif dan partisipatif.
“Sesuai dengan komitmen global dan nasional, ini sudah direspon dengan sangat cepat dan tinggi. ada konsistensi komitmen juga sehingga sinergitas antara pemerintah dan ICLEI Indonesia terus diperkuat, ini sebuah modalitas yang startegis,” ungkapnya. (rat)
