MATARAM – Peringatan Sumpah Pemuda ke 93 tahun di Mataram diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram dan Kesatuan Pejuang Rakyat (KPR) didepan kantor Gubernur NTB, Kamis (28/10).
Kedatangan massa aksi dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polresta Mataram yang di-backup dari jajaran kepolisian Polda NTB. Setiba di kantor gubernur seraya membentangkan spanduk bertuliskan “NTB Gagal Gemilang Rakyat Melarat” sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Sempat terjadi saling dorong antara masa aksi dengan aparat kepolisian yang berdiri tegak didepan pintu masuk kantor gubernur. Masa aksi ngotot ingin masuk untuk menemui Gubernur NTB H Zulkieflimansyah tapi mampu dihalau oleh aparat kepolisian. Suasana ini tidak berlangsung lama, terlebih ketika adanya perwakilan gubernur yang menemui masa aksi.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi NTB yang sampai saat ini masih belum mampu diselesaikan Pemprov NTB. Mulai dari program unggulan yang dinilai masih gagal dalam mewujudkan NTB Gemilang. “Kami menilai banyak program kerja yang masih gagal dan tidak berpihak kepada rakyat kecil,” ungkap korlap aksi, Tatan Supriadin.
Program unggulan yang masih dinilai belum dapat dituntaskan soal penanganan sampah misalnya. Zul-Rohmi gagal mengatasi persoalan sampah selama ini melalui program unggulan zero waste. Massa aksi menganggap program ini masih amburadul dalam proses pelaksanaanya. Kemudian masalah pendidikan NTB yang dianggap semakin memburuk. Terutama pendidikan di diwilayah pelosok yang sarana dan prasarananya begitu kurang memadai. Ditambah lagi dengan kualitas guru yang minim. Belum lagi dengan banyaknya generasi muda yang belum mampu menikmati pendidikan akibat keterbatasan ekonomi yang seharusnya dalam persoalan ini Pemprov NTB dapat memberikan solusi. “Tidak ada upaya Pemprov NTB merangkul teman-teman kita yang petus sekolah. Tidak ada penanganggulan, jangan bangga kita kirim mahsiswa keluar negeri tapi persoalan pendidikan di dalam daerah masih banyak teman-teman kita yang putus sekolah,” tambah Eko Saputra, kordum aksi.
Pemprov seharusnya berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, mengingat masalah pendidikan merupakan amanat UUD. Persoalan tersebut menunjukan wajah buruk bagi pendidikan di NTB. Belum lagi sederet persoalan tindak pidana korupsi yang marak terjadi di NTB. Seperti penetapan 9 orang tindak pidana korupsi terkait pembangunan IGD dan ICU RSUD KLU yang hingga kini belum ada proses penangan hukum yang serius. Kemudian persoalan tindak pidana korupsi lainnya seperti kasus pembangunan dermaga Wadu Ruka dan pembangunan 4 puskesmas di Kabupaten Bima yang belum ada kejelasan hukum. Ada lagi persoalan indikasi pungli pengelolaan aset ppemprov di Gili Trawangan yang belum jelas arahnya. “Belum lagi dengan persoalan maraknya peredaran narkoba yang merusak moralitas generasi NTB yang begitu mencengangka. Itu menunjukan citra buruk bagi pemerintah NTB, terutama penegak hukum yang berwenang memberantas persolan peredaran narkoba di NTB,” bebernya.
Setidaknya, ada belasan tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti pemprov NTB. Di antaranya mendesak gubernur NTB agar melakukan keterbukaan informasi publik terkait dengan beasiswa luar negeri. Kemudian hentikan pengiriman 1000 cendikia dan alokasikan anggaran untuk anak-anak putus sekolah.
Selanjutnya, meminta Pemprov NTB agar segera memaksimalkan Perda pernikahan usia dini. Tolak PCR sebagai syarat transportasi dan kembalikan kepada tahap normal. Mendesak pemprov NTB untuk segera merealisasikan utang Rp 750 miliar. Mendesak Gubernur NTB untuk mempertegas Moratorium soal larangan penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB. Mendesak pemprov NTB untuk menghentikan operasi tambang kawasan hutan yang berpotensi merusak hutan di NTB. Mendesak pemprov NTB untuk memperjelas pendistribusian bibit jagung yang dinilai kadaluarsa dan tidak layak dipergunakan dan Mendesak Pemprov NTB untuk segera menetapkan perda tentang standar harga bawang merah dan padi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, H Wirajaya saat berdialog dengan masa aksi menerima apa yang menjadi tuntuan dari pada massa aksi. “Ini menjadi catatan kami,” ujarnya.
Menjawab soal permitaan masa aksi untuk bertemu dengan Gubernur atau Wakil gubernur, Wirajaya berjanji akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan agenda pimpinannya. Tapi yang jelas apa yang manjadi tuntutan akan disampaikan. “Tantu apa yang jadi tuntutan sudah kami catatan dan nanti akan kita sampaikan kepada pak gubernur. Karena ada tuntutan dari teman-teman yang bukan kewenangan kami sebagai pemerintah provinsi tapi kita akan sempaikan sesuai kewenangan antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat. Dan insyallah nanti kita akan jadwalkan bertemu langsung dengan pak gubernur,” janjinya.
Ditambahkan Staf Ahli Gubenur Bidang Keuangan dan Ekonomi, Irawan mengenai program beasiswa yang diangkap masih tidak transfaran dalam proses seleksi dalam rekrutmen calon mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri. “Pak gubernur sudah sering disampaikam soal beasiswa, ketika masih ada kekurangan nanti akan kita perbaikan,” katanya.
Irawan juga menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan masa aksi akan dijadikan sebagai masuk dalam memperbaiki apa yang masih kurang. “Ini menjadi catatan, apa yang menjadi masukan akan kita himpun,” katanya. (sal)
