MATARAM-Pasca gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada 2018. Hingga saat ini masih meninggalkan pilu bagi korban yang terdampak. Terutama di kabupaten Lombok Utara (KLU) masih ribuan rumah tahan gempa (RTG) belum dituntaskan hingga sekarang.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, H. Sahdan mengatakan ada dua permasalahan sehingga pembangunan RTG di KLU belum dapat dituntaskan. Tidak hanya persoalan anggaran dana yang masih terblokir oleh BNPB, tetapi ada dana yang sudah ditransfer untuk tahap pertama sekitar Rp 124 miliar, tapi penggunaannya untuk tahap kedua. Namun karena pengerjaan ditahap satu belum tuntas, akhirnya pemerintah KLU meminta dana tahap pertama dialihkan di tahap kedua sehingga dananya disatukan untuk melanjutkan pembangunan RTG yang belum tuntas tahap pertama. “Jadikan harus dimintakan ke BNBP usulan penggunaan dana yang Rp 124 miliar yang tidak diblokir. Tapi sampai sekarangpun BNBP belum ada jawaban,” ungkap Sahdan.
Untuk jumlah dana yang terblokir, sambung Sahda, sebenarnya jumlah dana yang terblokir oleh BNPB sebanyak Rp 117 miliar. Bukan Rp 250 miliar, sehingga jika ditambah dengan dana Rp 124 miliar tersebut maka total dana yang sudah ditransfer baik tahap satu dan dua mencapai Rp 242 miliar lebih. “Jadi dana yang masih terblokir sebesar Rp117 miliar, bukan diblokir Rp 250 miliar,’’ terangnya.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan BNPB jumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan yang masuk dalam tahap satu dan dua sebanyak 12.616 unit. Dengan rincian jumlah rumah yang masuk dalam program tahap satu sebanyak 6.321 unit dan tahap dua sebanyak 6.295 unit, sehingga total yang belum dikerjakan untuk pembangunan RTG sebanyak 12.616 unit. “Nah sementara yang disampaikan Pemkab Lombok Utara ini ada 14.000 unit rumah. Sedangkan data BNPB itu ada sebanyak 12.616 unit,” sebutnya.
Dikatakan juga, belum lama ini tim dari BNPB telah turun langsung KLU selama 10 hari untuk mengaji kondisi sebenarnya dilapangan. Karena pada prinsipnya BNBP ingin pastikan tidak ada masalah soal data. Sebab selama ini masalah singkronisasi data yang juga menjadi masalah sehingga blokir dana belum dapat persetujuan dibuka. “Kami juga provinsi punya tim yang mambantu terus KLU untuk memperbaiki datanya,” katanya.
Terkait kepastian dari usualan pemerintah KLU agar BNPB dapat membuka blokir data RTG, kata Sahdan belum dapat dipastikan kapan akan dibuka blokirnya. Sehingga pihaknya belum dapat memastikannya. “Kita harapkan segera. Tapi masalahnya saat ini belum mendapatkan persetujuan karena masih ada ketidaksinkronan data,” terangnya. (sal)
