MATARAM — Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah angkat bicara perihal data kemiskinan di NTB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Dimana menurut Wagub, jika dilihat dari grafik tahunan, maka kemiskinan di NTB relatif semakin menurun.
“Data kita semua on the right track, kalau kita bandingkan dengan 33 provinsi lain. Kita termasuk provinsi yang masih bisa turun angka kemiskinannya dari 2018 sampai dengan sekarang. Walaupun turunnya tidak banyak. Bahkan banyak provinsi lain yang malah naik angka kemiskinannya,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB saat ditemui di Mataram, Jumat (21/7).
Kalaupun ada kenaikan penduduk miskin di NTB sambung Wagub, maka jumlahnya sangat kecil, yakni hanya 0,03 persen. Kenaikan itu juga secara moon to moon (bulan ke bulan). Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi NTB yang tinggi di Indonesia, angka kemiskinan di NTB menurun secara tahunan.
“Ada kenaikan sedikit dari September ke Maret. Tapi secara tahunan turun. Naik sedikit itu memang keadaan. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh provinsi kan naik,” ujar Umi Rohmi.
Namun Wagub juga tidak menampik masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Sehingga menyebabkan angka kemiskinan di NTB masih tinggi. Dia berdalih persoalan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran tidak hanya di NTB saja. Tetapi terjadi juga di seluruh daerah di Indonesia.
Walau demikian, Wagub Rohmi meminta kepada Dinas Sosial dan BPS NTB untuk melakukan perbaikan data kemiskinan NTB. Jangan hanya saling membantah dan mempertahankan data. Jika perlu turun langsung ke lapangan untuk melakukan croschek ke masing-masing rumah warga.
“Itu terjadi di seluruh Indonesia (bantuan tak tepat sasaran), bukan NTB saja. Itu yang terus-menerus kita perbaiki. Makanya saya minta Kadis Sosial sama BPS untuk kroscek langsung ke rumah dari data Regsosek itu. Jangan saling membantah, jangan saling mempertahankan data, tapi langsung kroscek. Sehingga kalau ada yang salah, langsung diperbaiki,” tegasnya.
“Tapi Alhamdulillah NTB bisa dibilang on the track. Karena kalau grafik tahunan konsisten turun, walaupun turunnya sedikit. Bisa di cek ke provinsi lain, malahan ada yang naik,” tambah Umi Rohmi.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov NTB untuk menurunkan kemiskinan. Mulai dari melakukan industrialisasi, menggelar event-event bertaraf internasional, hingga melakukan pembangunan yang komprehensif dibidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Termasuk persoalan ketenagakerjaan, semua sudah diupayakan Pemprov NTB. Tapi target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB sebesar 1 persen setiap tahunnya dirasa cukup sulit, dengan melihat kondisi yang ada di NTB saat ini.
“Satu digit penurunan angka kemiskinan itu bukan target RPJMD. Itu hanya ambisi kita saja. Tapi sepertinya sulit,” uca Wagub.
Umi Rohmi mengungkapkan jika selama lima tahun terakhir, kondisi seluruh daerah di Indonesia memang sedang sulit. Tidak hanya dilanda Pandemi Covid-19, bahkan di NTB pada tahun 2018 juga terjadi gempa bumi. Tapi bersyukur NTB masih bisa menurunkan angka kemiskinan walaupun tidak besar. Berbeda dengan daerah lain yang angka kemiskinannya justru naik.
“Kita masih cukup bersyukur karena grafiknya (angka kemiskinan) masih turun di NTB. Coba cek data kemiskinan se Indoensia. Walaupun gak puas, ya harus tetap bersyukur. Sampai situlah kemampuan kita,” tandas Wagub.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Wahyudin mengatakan jika jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2023 mencapai 751,23 ribu orang. Bertambah sebanyak 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah sebanyak 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022.
“Persentase penduduk miskin kita Maret 2023 sebesar 13,85 persen. September yang lalu 13,82 persen. Ada kenaikan 0,03 poin persen atau sekitar 6,54 ribu orang lah kenaikannya dari Bulan September,” ujarnya.
Wahyudin mengungkapkan penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB pada periode Maret 2023. Sapah satunya karena program bantuan soasial yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Artinya masih banyak orang kaya yang menikmati bansos dari pemerintah.
“Memang bantuan perlindungan sosial itu tidak semua tepat sasaran. Ada beberapa warga kita mendapatkan perlindungan sosial yang seharusnya dia tidak dapat. Yang kita istilahkan desil 8, 9, 10 itu gak harusnya dapat (Bansos, red),” jelasnya.
Alih-alih mengakui soal data kemiskinan yang dirilis BPS NTB, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB Ahsanul Khalik justru membantah jika penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di NTB, lantaran penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, alias masih ada masyarakat mampu yang mendapat bantuan sosial.
“Dimana data yang katanya orang kaya mendapat bantuan. Saya sudah mengirim staf ke BPS. Namun belum bisa ditunjukkan juga. Artinya kalau memang benar ada orang kaya yang dapat bantuan dan dikatakan desil berapa, yang pasti. Jangan kemudian survei ini yang dilakukan BPS hanya katanya. Jadi harus jelas, ketika kita minta BPS (data by name by address, red), tidak bisa menunjukkan namanya. Apalagi dikatakan PKH yang tidak ada komponennya,” ujar AK, sapaan akrab Kepala Dinsos ini. (rat)
