MATARAM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengumumkan dan menyerahkan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, pada 14 Maret besok.
“Sebenarnya hari ini mau dibagi SK persetujuan usulan formasi, ternyata mundur tanggal 14 Maret 2024. Tapi agendanya kita sudah tahu, pertama diserahkan SK formasi, nanti diberikan batasan waktu kita nyusun baru tesnya kita ngambil periode berapa,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir, kemarin.
Dari 500 formasi CASN yang diajukan Pemprov NTB, Nasir optimis semua akan disetujui oleh pemerintah pusat, mengingat Pemprov NTB juga sudah membuat pernyataan mutlak bahwa pemerintah daerah mampu untuk mengalokasikan gaji kepada ratusan calon pegawai tersebut, dengan rincian anggaran yang sudah disiapkan.
“Jumlah formasi yang kita minta itu bisa saja berubah. Tapi kalau jumlah komulatif (total usulan, red) biasanya tetap penuh,” ujar Nasir.
Hanya saja dari informasi yang diterima, bahwa kuota formasi CPNS yang diberikan ke dearah hanya sebagian kecil, sementara sisanya banyak diambil alih oleh pemerintah pusat. “Terutama untuk sekolah kedinasan dan kementerian/lembaga yang akan ditempatkan pegawai hasil seleksi ini di IKN (Ibu Kota Nusantara),” ucapnya.
Pemprov NTB sebenarnya membuka formasi CPNS untuk guru, kesehatan dan teknis. Pembagiannya sekitar 30 untuk formasi CPNS, dan dan 70 untuk formasi PPPK. Dari Biro Organisasi Setda NTB juga telah menyiapkan sebanyak 2.232 peta jabatan untuk pegawai lingkup Pemprov. Namun Pemprov akan melihat skala prioritas dari yang dibutuhkan. “Kita minta ke Pak Karo Organisasi, coba mapping (petakan) apa saja yang sangat kita butuhkan,” ujar Nasir.
Saat ini, Pemprov NTB memetakan kebutuhan CASN untuk seleksi tahun 2024. Pemerintah memeiliki keinginan untuk membuka formasi pertambangan, mengingat sektor pertambangan di NTB semakin banyak.
Sementara dalam formasi jabatan hanya diusulkan pertambangan tertentu. Padahal saat ini pertambangan membutuhkan latar belakang pendidikan yang lebih spesifik, seperti matematika pertambangan dan lainnya. “Ada tidak perguruan tinggi di NTB yang sudah menamatkan (pertambangan, red), kalau sudah ada kita buka. Jangan banyak dulu,” ungkap Nasir.
Dalam merekrut para pegawai, pemerintah kata Nasir, harus melihat kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai arah prioritas utama yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). “Kita buat ini prioritas disini, tapi tenyata kita utang disini, kan tidak mungkin kita dapatkan, karena SDM kita hanya ngurus begini saja,” kata Nasir.
“Kalau tidak sampai kita berfikir siapkan arah kebijakan kita, arah kemana prioritas kita, terus SDM-nya tidak kita persiapkan, maka akan begitu-gitu saja. Hanya angan-angan saja kalau kita mau maju,” pungkasnya. (rat)
