ACT NTB Dilarang Pungut Donasi, Kotak Amal Harus Ditarik

TURUN: Tim Dinas Sosial Provinsi NTB saat terjun bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinsos ke Kantor Cabang ACT NTB di Jalan Sriwijaya Kota Mataram, Rabu sore (6/7). (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Pasca diterbitkannya surat pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) ke Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi NTB langsung menerjunkan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kantor Cabang ACT NTB di Jalan Sriwijaya Kota Mataram, Rabu sore (6/7).

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik menyampaikan, langkah tersebut dilakukan untuk menyikapi dicabutnya izin ACT oleh Kemensos.

“Kita ikuti dengan menurunkan PPNS yang ada di Dinsos bersama bidang yang memiliki tupoksi untuk turun ke Sekretariat ACT yang ada di NTB, agar menghentikan semua aktivitas pengumpulan uang, barang dan jasa sesuai dengan keputusan Kemensos. Kita akan komunikasikan dengan baik kepada pengurus ACT yang ada di NTB,” ujarnya kepada Radar Lombok saat dikonfirmasi.

AKA sapaan akrab mantan Kalak BPBD NTB ini menegaskan, larangan pungut donasi tersebut berlaku untuk ACT di seluruh Indonesia, dan tentunya Dinsos mengambil langkah agar donasi benar-benar tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan.

“Kami juga segera akan membuat surat edaran (SE), yang mana edaran ini tidak saja untuk meminta masyarakat menghentikan penyaluran donasi melalui ACT sesuai keputusan Kemensos, akan tetapi juga adalah meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh memberikan donasinya pada lembaga sosial yang credible dan juga bertanggung jawab, karena masyarakat masih membutuhkan juga lembaga-lembaga sosial tersebut,” jelasnya.

Sesuai laporan yang diterima dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial NTB dan PPNS yang terjun langsung ke Kantor Cabang ACT NTB, kata AKA, pengurus ACT menyampaikan menghormati dan mematuhi kebijakan Kemensos. “Mulai hari ini (Rabu, red) ACT di NTB, sudah menyetop menerima donasi, baik yang langsung diantar ke kantor ACT maupun melalui online dan semua rekening ACT sudah diblokir,” tutur AKA sesuai laporan yang diterima.

Baca Juga :  Jangan Khawatir Kehabisan, Stok Tiket Nonton MotoGP Masih Banyak

Dalam kesempatan itu, lanjut AKA, petugas dari Dinsos juga telah meminta agar ACT menarik semua kotak donasi yang dilepas oleh ACT di berbagai titik pertokoan, tempat umum dan keramaian lainnya. “Dan pihak ACT mengatakan siap untuk menarik tapi butuh waktu katanya. Dan tentu untuk penarikan kotak donasi ini akan kita kawal sampai tuntas,” sambung AKA.

Radar Lombok juga melakukan kunjungan langsung ke Kantor Cabang ACT NTB untuk melakukan konfirmasi atas keputusan Kemensos mencabut izin ACT. Pada kesempatan itu, Senior Manager ACT Area Timur Tenggara Lalu Muhammad Alfian mengaku pihaknya yang berada di area baru mengetahui jika izin lembaga donasi ACT telah dicabut oleh Kemensos.

Atas pencabutan izin ACT, tentu pihaknya akan mengikuti keputusan Kemensos dengan menghentikan sementara aktivitas pengumpulan uang dan barang dari masyarakat. “Sebagai lembaga donasi resmi, pertama iya kami tetap mengikuti semua ketentuan dari pemerintah. Jika ada ketentuannya seperti itu, ACT akan melaksanakan itu,” katanya.

Meski izin penyelenggaraan PUB telah dicabut oleh Kemensos, namun Alfian menyatakan bahwa ACT akan tetap melaksanakan aktivitas atau program penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Karena memang kita ada kemitraan-kemitraan lama yang harus kita tunaikan untuk disalurkan bantuannya. Jadi implementasi tetap dilakukan teman-teman di ACT termasuk relawan kita di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga :  DPP PKS Terbitkan Surat Pergantian Wakil Ketua DPRD NTB

Disinggung soal berapa jumlah karyawan di Kantor Cabang ACT NTB, Aflian menyebutkan sebanyak 6 orang dan ada sekitar 1.000 relawan, yang ikut membantu aktivitas kemanusiaan.

Sementara ketika disinggung soal berapa jumlah donasi yang diterima ACT Cabang NTB dalam setahun khususnya di NTB, Aflian tidak memberitahu jumlah rinci, karena fluktuatif.

Misalkan, waktu musibah gempa bumi yang melanda Pulau Lombok pada 2018 silam, donasi yang masuk ke ACT NTB sekitar Rp 8 miliar. Namun, untuk rata-rata, estimasinya sekitar Rp 2 miliar per tahun. Adapun soal berapa yang dialokasikan untuk dana operasional dari donasi itu, tak disebutkan. “Jadi keuangan itu tidak ada di NTB, yang sebenarnya untuk menghindari fraud (kecurangan), maka keuangan itu tidak di masing-masing cabang karena itu akan menjadi pemantauan. Maka untuk masalah operasional langsung ke pusat,” jelasnya.

Meski demikian, Aflian membatah soal adanya isu mengambil 13,7 persen dari jumlah donasi untuk operasional. “Jadi kalau soal 13,7 persen itu tidak benar. Apa yang kami kerjakan selama ini sesuatu hal yang baik, kaitan kasus yang berkembang tidak ada masalah di bawah. Ini hanya miss leadership, itu masalah lama pada bulan Januari. Soal framing berita, kami tetap bekerja dan terus membersamai masyarakat,” pungkasnya. (sal)