MATARAM–Penerapan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) adalah hal yang wajib dilaksanakan dan menjadi standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pada Senin (12/2) Kanwil Kemenkumham NTB hadir di Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) / Mal Pelayanan Publik Kota Mataram.
Melaksanakan perintah Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Supardan selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM dan Kepala Sub Bidang Badan Strategi Kebijakan Indra Firmansyah hadir di Kantor DPMPTSP guna memastikan tersedianya fasilitas bagi kelompok rentan dan terlaksananya P2HAM dengan baik.
“Kami merespon positif kunjungan dari Tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB serta menyatakan kesiapan untuk ikut serta dalam mensukseskan penerapan P2HAM di lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Mataram,” ungkap Amiruddin selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Mataram.
Dalam kesempatan lain, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyampaikan bahwa penerapan P2HAM ini dalam rangka menyampaikan amanat Menkumham Yasonna H. Laoly yang tertuang dalam Permenkumham No.25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
“Kanwil Kemenkumham NTB akan memastikan terfasilitasinya kelompok rentan yang meliputi 4 kelompok , yakni Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil/ ibu Menyusui serta Balita. Diharapkan sinergi Kanwil Kemenkumham NTB dan OPD Kota Mataram dapat membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkas Parlindungan. (Huda)
