MATARAM – Adanya fenomena petani bunuh diri, sangat menyayat hati. Mereka lebih memilih mati dari pada bertani lagi.
Pemerintah daerah diminta merespons serius dan memberikan perhatian khusus. “Ini sangat memprihatinkan petani sampai bunuh diri. Pemprov harus cepat melakukan inisiatif untuk menyelesaikan dan membantu persoalan petani,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda kepada Radar Lombok.
Isvie menyadari, masalah petani cukup banyak. Ada yang terlilit hutang, terancam gagal panen, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemprov NTB dan kabupaten/kota, diminta untuk lebih tanggap. Peristiwa petani bunuh diri bukan masalah kecil. “Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang jelas dan cepat, untuk menangani hal-hal seperti itu, dan tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.
Saat ini, banyak petani terlilit hutang. Kemudian sebagian tidak bisa membeli pupuk. Belum lagi ancaman gagal panen. “Jika pun masih ada petani yang terlilit hutang, Pemda harus mencari solusi, cari jalan keluar. Gak bisa petani atau masyarakat dibiarkan,” pintanya.
Para pejabat eksekutif, kata Isvie, harus mengingat kembali tugas dan fungsi pemerintah. Setiap masalah yang ada, harus dicarikan solusinya. “Di mana tempat kesulitan, disitu harus masuk pemerintah. Saya teringat betul perkataan mantan Presiden Gusdur, bahwa pemerintah itu adalah fasilitator,” jelas politisi Partai Golkar ini.
DPRD NTB, lanjutnya, tidak ingin lagi mendengar ada petani yang bunuh diri. Apalagi karena terancam gagal panen dan rugi. Pemerintah harus bertindak mengulurkan bantuan. Sejauh ini, Pemda tidak begitu responsif atas fenomena petani bunuh diri. “Tentu kami sesalkan jika hal ini dibiarkan dan tidak dicari solusi masalah yang menjerat petani. Kami DPRD tidak ingin ada lagi petani-petani meninggal bunuh diri karena persoalan gagal panen,” tegas Isvie.
Seharusnya, sejak awal Pemda turun tangan dan menyelesaikan masalah petani. “Setiap kesulitan wajib hukumnya pemerintah ada disana. Pemda harus tanggap terhadap persoalan yang dihadapi petani. Kan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tutup Isvie Ruvaeda.
Salah seorang petani, Zainul mengungkapkan kesulitannya saat ini. Padi yang ditanam di sawah belum diberikan pupuk. Penyebabnya, pupuk subsidi tidak bisa didapatkan. “Saya gak punya kartu kelompok tani. Jadinya gak bisa beli pupuk,” tutur Zainul.
Apabila harus membeli pupuk non subsidi, petani akan sangat merugi. Mengingat, biaya produksi akan lebih mahal dibandingkan hasilnya. “Kita ini petani kecil, hasil padi juga kalau dipanen untuk makan sehari-hari. Tidak dijual, jadi sangat rugi kalau kita beli pupuk nonsubsidi,” tambah petani lainnya.
Fakta di lapangan, banyak petani kecil yang tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Padahal, program pemerintah tersebut untuk membantu petani kecil dan menengah.
Radar Lombok meminta tanggapan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, H Ridwan Syah. Apalagi, gubernur berharap banyak agar Ridwan Syah bisa menyelesaikan masalah petani.
Persoalannya, basic keilmuan Ridwan Syah bukan pertanian. Sehingga dirinya juga kurang memahami persoalan petani. “Hehe saya insinyur teknik. Tanya ahlinya yang selesaikan. Bisa tanya Kabid Pertanian Tanaman Pangan,” ucap Ridwan Syah. (zwr)
