MATARAM — Setelah sebelumnya ada sekitar 3.750 ton beras impor yang tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Perum Bulog Provinsi NTB kembali berencana mendatangkan sebanyak 1.000 ton beras impor dari Vietnam.
Rencananya, ribuan ton beras dari Vietnam itu akan masuk ke Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan sangat menyayangkan kebijakan mendatangkan beras impor dari Vietnam ke NTB tersebut. Dia merasa prihatin sekaligus khawatir, kebijakan beras impor ini akan berdampak serius dan merugikan para petani, terlebih saat ini menjelang panen raya.
“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani. Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” ujar Johan, kemarin.
Johan mengingatkan Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional. Menurutnya harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani, yang saat ini tengah menghadapi musim panen raya. Dimana semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.
Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah harus sadar, bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Untuk itu, politisi PKS ini meminta pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingat petani tidak jatuh lagi.
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” ucap Johan.
Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut, masuk ke Pulau Sumbawa, agar harga jual petani tidak jatuh. Sehingga petani kita diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya.
“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini. Kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat ini,” imbuh Johan.
Selanjutnya Johan menyatakan Bulog jangan berdalih pasokan tersebut, adalah untuk kebutuhan bantuan pangan (Bapang). Sebab, bantuan pangan untuk masyarakat harus diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB. Sehingga daerah sentra beras ini mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
”Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa, sejak bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 hektar, dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar. Jadi, apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor. Ini sungguh di luar nalar,” kritik Johan.
Sementara itu, Kepala Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Raden Guna Dharma mengatakan bahwa impor beras dari Vietnam yang saat ini didatangkan ke NTB, adalah demi mendukung pemenuhan bantuan pangan selama tiga bulan kedepan.
“Stok yang kita datangkan dari Vietnam ini hanya khusus untuk program bantuan pangan. Karena ini kan harus berjalan enam bulan kedepan,” kata Dharma.
Pemerintah kata Dharma, baru menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Bapang dari bulan April, Mei hingga Juni, stok beras di Gudang Bulog belum mencukupi. Alhasil Bulog terpaksa memasok beras dari luar daerah.
“Total stok beras kita dalam gudang sekarang 6 ribu ton lebih, dan hanya cukup sampai dua bulan kedepan,” kata Dharma.
Sementara itu lanjutnya, panen yang dilakukan oleh petani di NTB saat ini masih bersifat sporadis, alias tidak merata di semua wilayah. Dia juga memprediksi panen raya akan berlangsung pada akhir bulan April 2024 mendatang. “Kemungkinan panen nanti akhir-akhir bulan April,” pungkasnya. (rat)
